Menengok Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi Usai Reshuffle Kabinet

JAKARTA, TRIBUN-BALI.COM - Sejumlah fakta terungkap mengenai pertemuan Ketum NasDem, Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7) petang.

Seperti diketahui, hubungan keduannya sempat diisukan retak pasca NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres.

Renggangnya hubungan keduannya juga semakin kentara setelah menteri dari NasDem, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek BTS 4G.

Jokowi kemudian mencopot Johnny dan kini telah resmi melantik Menkominfo baru, yakni Budi Arie Setiadi.

Pertemuan antara Jokowi dan Paloh tersebut dilakukan setelah pagi harinya ada pelantikan Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo baru menggantikan Johnny G Plate.

Jokowi memilih Budi Arie Setiadi yang berlatarbelakang relawan sebagai Menkominfo menggantikan Johnny Plate yang merupakan kader NasDem.

Jokowi menjelaskan alasan dirinya menunjuk orang non-partai politik sebagai Menkominfo. Ia beralasan ingin adanya percepatan.

"Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat," ujar Jokowi usai pelantikan Menkominfo di Istana Negara Jakarta, Senin (17/7).

Sekjen NasDem Hermawi Taslim menyebut, undangan Jokowi terhadap Surya Paloh sudah dilayangkan beberapa hari sebelum pelantikan Budi Arie. "Sudah sejak beberapa hari lalu (undangan Surya Paloh), hanya pas harinya sekarang," kata Hermawi.

Surya Paloh hadir di Istana Negara pada Senin (17/7) sekitar pukul 17.30 WIB.

Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh berlangsung secara tertutup.

Baca juga: Ruas Jalan Pura Sana - Teki Belum Diperbaiki, Padahal Surat Perintah Pengerjaan Sudah Keluar

Keduanya bertemu selama kurang lebih selama satu jam. Pertemuan tersebut, dikatakan Surya Paloh berlangsung dengan hangat dan kekeluargaan.

Hermawi Taslim membeberkan soal isi pertemuan Surya Paloh dan Jokowi.

Dalam pertemuan itu, dikatakannya, tidak membahas soal reshuffle kabinet.

Hermawi Taslim menegaskan bahwa soal reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.