Mendagri Tito Berharap Kekuatan Budaya Aceh Jadi Modal Sosial Memajukan Daerah: Harus Dimanfaatkan

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat topi terhadap budaya Aceh yang mampu bertahan selama ratusan tahun. 

Menurutnya, hal ini merupakan tanda budaya yang hidup di tengah masyarakat Aceh, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, tanpa harus terbawa arus budaya atau nilai modernisasi yang masuk ke Aceh. 

Tito menyampaikan kekagumannya tersebut usai menerima gelar ‘Petua Panglima Hukom Nanggroe’ dari lembaga Wali Nanggroe di Gedung Putih Wali Nanggroe, Aceh, Rabu (12/11/2025). 

Tito mengatakan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Aceh harus terus mempertahankan adat serta budayanya agar tak tergerus pengaruh eksternal. 

Baca juga: VONIS 20 Tahun Mangku Luwes Jadi Atensi Guru Besar Unud, Terpidana Bisa Hadapi Konsekuensi Ganda!

Karena itu, dalam upaya mempertahankannya, diperlukan dukungan dari semua masyarakat dan ada instrumen yang menjadi pemimpin, yakni lembaga Wali Nanggroe Aceh, guna menginisiasi dan memberikan pemahaman menjaga adat agar tidak tergerus dan hilang.

Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai instrumen budaya, menurut Tito, mesti diperkuat dari segi eksistensi dan anggaran, agar mampu menjadi jembatan berbagai program kerakyatan bagi masyarakat Aceh, dengan pendekatan budaya. 

Baca juga: UMKM Badung Dilibatkan Besar-besaran di HUT Mangupura ke-16, Total 102 Stand Siap Gerakkan Ekonomi

Pendekatan budaya sangat efektif untuk katalis pembangunan, karena secara historis, Aceh pernah berusaha ditaklukkan dengan ‘operasi budaya’ oleh pemerintah kolonial Belanda dengan mengirim seorang orientalis Belanda Christiaan Snouck Hurgronje.

“Guna membuat lembaga Wali Nanggroe Aceh kuat, maka pemerintah atau masyarakat harus memanfaatkannya untuk menggunakan atau menjembatani program-program yang ada, karena pendekatan budaya atau adat itu pendekatan efektif,” kata Tito.

Menurut Tito, saat ini budaya Aceh tidak harus dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat memecah konflik, namun diarahkan untuk hal yang sifatnya mensejahterakan masyarakat Aceh. 

Oleh karena itu, dia berharap lembaga Wali Nanggroe Aceh mampu menjadi motor percepatan pembangunan.  

“Sekarang kita manfaatkan adat dan budaya Aceh melalui lembaga Wali Nanggroe yang memang sudah ada eksis diakui dan bisa bergerak. 

Tinggal diperkuat untuk kepentingan percepatan pembangunan program-program pemerintah yang ada,” kata Tito.

Baca juga: Dinas Ketenagakerjaan Buka Peluang UMP Bali 2026 Naik, FSPM Harap Ada Kenaikan Minimal 10 Persen

Mendagri Tito Karnavian dianugerahi gelar kehormatan adat Aceh “Petua Panglima Hukom Nanggroe” dari lembaga adat Wali Nanggroe Aceh, Rabu (12/11/2025). 

Penganugerahan diberikan atas dedikasi dan komitmen tinggi pengabdian Tito selama menjabat Kapolri dan Mendagri dalam menjaga stabilitas dan muruah Aceh sebagai daerah berkeistimewaan bersyariat Islam. 

Mengenakan pakaian adat Aceh lengkap dengan penutup kepala tradisional, Kupiah Meukeutop, Tito bersama rombongan tiba di Gedung Putih Wali Nanggroe Aceh sekitar pukul 10.00 WIB.