Terkait Kepastian Program Santunan, Giri Prasta: Jangan Sampai Beri Bantuan Kena Masalah Hukum

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Program santunan yang dibuat Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta sudah setahun lebih tidak berjalan.

Mengenai hal ini, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyatakan pihaknya masih mencari regulasi untuk program santunan itu.

"Kita masih berusaha carikan rumahnya, dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat," ujar Giri Prasta saat ditemui Selasa 25 Juli 2023.

Pihaknya mengaku pada  Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ada hal-hal yang belum bisa memasukkan program santunan.

Kendati demikian, ada beberapa yang sudah diizinkan sehingga sudah dilaksanakan.

"Saya satu prinsip, membantu masyarakat wajib, tetapi regulasi harus lita pedomani. Jangan sampai memberikan bantuan mendapatkan masalah hukum," jelasnya.

Disinggung apa ada target penyelesaian masalah satunan tersebut, Bupati Asal Desa Pelaga Petang itu mengaku pihaknya berharap akan bisa dilaksanakan.

"Iya nanti iya, lihat nanti," ujarnya singkat.

Untuk diketahui,  program santunan ini sudah mandek sejak tahun 2021 silam.

Baca juga: Banyak Bule Berulah di Bali, Bupati Badung Giri Prasta Minta WNA Wajib Ikuti Aturan di Indonesia

Giri Prasta terus mengaku akan mencarikan rumah dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Sehingga untuk santunan-santunan itu, pihaknya menginginkan ada rumahnya, dengan begitu Badung lebih mudah mengalokasikan anggaran untuk pemberian santunan. 

"Kami sedang mencarikan rumah untuk program satunan (santunan kematian, santunan lansia, dan santunan penunggu pasie, red), tidak mungkin dong dihilangkan," kata Giri Prasta sebelumnya.

Seperti diketahui, program pro rakyat Badung yakni  santunan lansia, santunan kematian, dan santunan penunggu pasien juga ngadat dan saat itu Plt BPKAD Badung Ni Luh Suryaniti  mengakui program itu belum dapat dilanjutkan di tahun 2021.  

Untuk diketahui, santunan lansia dan penunggu pasien semua itu dananya bersumber dari pajak pariwisata (PHR).

Santunan lansia itu sesuai dengan Perbup No 48 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.