Dana Kejahatan Lingkungan untuk Biaya Politik Lebih dari Rp 1 Triliun, Aliran Tunai Jauh Lebih Besar

TRIBUN-BALI.COM -  Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menilai, dugaan aliran dana Rp 1 triliun dari hasil kejahatan lingkungan ke partai politik masih kecil.

Novel menduga, aliran dana dari kejahatan lingkungan ke partai politik bisa jauh lebih besar.

Dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke Parpol sebelumnya diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 19 Januari 2023. “Kurang besar itu,” ujar Novel saat dihadirkan dalam program GASPOL! di YouTube Kompas.com, Sabtu (5/8).

Novel mengatakan, aliran dana Rp 1 triliun yang diungkap PPATK itu disalurkan melalui transaksi perbankan.

Namun, sampai saat ini belum diungkap aliran dana hasil kejahatan lingkungan yang dilakukan melalui transaksi tunai. “Melalui tunai kan tidak diketahui,” kata Novel.

Baca juga: Renovasi Pasar Kumbasari Dimulai, Telan Dana Rp13 Miliar Lebih, Jadi Sentra Industri Kecil Menengah

Baca juga: Bendera Kirab Pemilu 2024 Tiba di Kota Denpasar

Menurut Novel, praktik rasuah di sektor sumber daya alam (SDA) merupakan korupsi yang paling besar.

Ia bahkan yakin KPK mulai dilemahkan setelah lembaga itu mencetuskan Gerakan Nasional Pencegahan Sumber Daya Alam (GNP SDA).

Meskipun program itu merupakan pencegahan korupsi, bukan penindakan pelaku korupsi, KPK berhasil mencegah potensi korupsi yang sangat besar.

“Tapi kan berhasil mencegah besar sekali,” tutur Novel. Menurutnya, setelah 2015 pola korupsi berubah.

Pelaku tidak lagi bermain di sektor perizinan dan SDA. Para pelaku korupsi, lanjutnya, mulai beralih dan bermain di jual beli jabatan.

KPK, kata Novel, bahkan diserang habis-habisan setelah masuk ke dalam persoalan SDA dan menutup celah korupsi dengan upaya pencegahan.

“SDA yang itu diyakini dalam beberapa penelitian itu masuk di pembiayaan politik hitam, itu kemudian KPK-nya justru diserang habis-habisan,” kata Novel.

Sebelumnya, Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono menyebut, sedikitnya uang Rp 1 triliun hasil kejahatan lingkungan mengalir ke Parpol untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Luar biasa terkait GFC (green financial crime) ini. Ada yang mencapai Rp 1 triliun (untuk) satu kasusnya dan itu alirannya ke mana, ada yang ke anggota partai politik," kata Danang dalam Rapat Koordinasi Tahunan PPATK di Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Menurut Danang, kejahatan lingkungan seperti itu, dengan aliran dana semacam ini, bukan dilakukan aktor independen, melainkan secara bersama-sama. "Ini bahwa sudah mulai dari sekarang persiapan dalam rangka 2024, itu sudah terjadi," tuturnya.