Buka Opsi Impor Beras Lagi! Upaya Pemerintah Cukupi Persediaan Hadapi El Nino

TRIBUN-BALI.COM  - Pemerintah akan membuka opsi impor beras lagi dalam menghadapi fenomena El Nino atau kemarau ekstrem.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan memastikan ketersediaan beras tercukupi.

"Ada 1,3 juta beras ton yang disiapkan untuk menghadapi El Nino," Muhadjir dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, dipantau secara daring, Kamis (10/8).

Selain menyediakan pasokan 1,3 juta ton beras, pemerintah juga berencana untuk melakukan impor beras. "Karena itu di samping mengharapkan panen raya, kemungkinan kita harus impor (beras)," tambah Muhadjir.

Namun demikian, pihaknya tidak menyebutkan berapa ton beras yang akan diimpor, dan dari mana saja sumbernya. Ia mengatakan bahwa saat ini terkait rencana ini masih dalam tahap pengkajian bersama Kementerian dan Lembaga terkait.

Sebelumnya, hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia bilang, pemerintah akan mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam menghadapi El-Nino.

"Terkait dengan El Nino kita sudah ratas dengan Presiden, kita kehendaki agar stok beras (CBP) jelang akhir tahun harus bisa di atas 2,2 juta ton," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar setiap kepala daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten untuk melakukan pengecekan ketersediaan pangan di masing-masing wilayah.

Hal tersebut merupakan antisipasi dalam menghadapi puncak fenomena kekeringan atau El Nino yang diperkirakan oleh BMKG akan terjadi mulai Agustus hingga Oktober nanti.

Baca juga: Vila Diduga Langgar Sempadan Tebing! Satpol PP Badung Panggil Pemilik dan Setop Pembangunan

Baca juga: Penerimaan Pajak Rp 7,32 Triliun, DJP Bali Kumpulkan 72,4 Persen dari Target

Tito mengatakan dampak El Nino sudah dirasakan oleh negara-negara lain saat ini. Misalnya saja di India, Tito mengatakan sudah terjadi kekeringan. Sehingga kini India melakukan penutupan ekspor beras mereka.

Tak hanya India, dampak El Nino juga sudah dirasakan seperti di Vietnam dan Thailand. Namun kedua negara tersebut belum menutup keran ekspor mereka, hanya saja dilakukan prioritas untuk konsumsi dalam negeri utamanya bagi produk pertanian mereka seperti beras jenis medium.

Sedangkan untuk ekspor yang masih dilakukan ialah untuk beras premium. Tito mengatakan bahwa ketiga negara tersebut merupakan penyuplai beras impor ke Indonesia.

“Saat ini Badan Pangan, Kemendag dan Bulog sedang kerja keras untuk penuhi stok minimal 2 juta ton sampai akhir 2023 untuk amankan di puncak panas kekeringan Agustus, September, Oktober.

Pak Presiden minggu lalu berikan tugas ke Bulog, dan Badan Pangan untuk stok beras,” kata Tito dalam rapat pengendalian inflasi daerah, Senin (7/8).

Oleh karena itu ia meminta di tiap daerah mewaspadai dampak El Nino dan juga situasi global, terutama pada pangan seperti gandum, beras, bawang putih yang masih diperlukan dukungan dari impor.

“Untuk itu tiap daerah mohon betul, tiap provinsi kabupaten kota untuk cek betul di pasar-pasar, tempat-tempat distributor dan Gudang Bulog apakah stoknya cukup atau tidak, apakah produksi cukup atau tidak, setidaknya untuk daerah masing-masing,” imbuhnya.

Jika ditemukan ketersediaan pangan tidak mencukupi, Tito meminta kepala daerah untuk mengambil langkah antisipasi dengan melakukan kerjasama dengan daerah yang surplus.
“Terutama daerah defisit, jangan kepala daerah, forkompimda, satgas pangan diam saja, begitu ada kelangkaan, harga naik, bingung,” tegasnya.

Adapun dalam mengantisipasi ketersediaan beras di daerah telah disusun strategi, di antaranya monitoring daerah produksi beras yang mengalami kekurangan air. Kemudian monitoring dan pemetaan daerah yang defisit stok beras yang menyebabkan terjadi kenaikan harga.

Selanjutnya dilakukan intervensi terhadap daerah yang mengalami dua kondisi tersebut.
Kemudian Tito juga meminta telah menugaskan tim dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengecekan daerah-daerah rawan kekeringan.

Ia juga meminta bantuan Badan Pangan Nasional dan BPS untuk ikut mengecek bagaimana ketersediaan air di tiap wilayah. Pasalnya berdasarkan data BMKG terdapat potensi kekeringan di sejumlah daerah, utamanya di Jawa, Sebagian Sumatra, Kalimantan, NTT dan Sulawesi.

“Saya sudah tugaskan tim Kemendagri, mohon bantuan BPS dan Badan Pangan untuk cek betul daerah mana saja yang betul-betul alami kekurangan air. Perlu ada menyetok air bendungan, waduk, embung, irigasi, sungai atau sumber air yang masih ada. Kita harus antisipasi betul pasokan air,” ungkapnya. (kontan)

Kebijakan Kurang Tepat

PEMERINTAH berencana melakukan impor beras lagi dalam rangka memitigasi dampak el nino atau kemarau ekstrem. Merespon hal ini, Ketua Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Qomarun Najmi menilai bahwa pelaksanaan impor beras kurang tepat lantaran produksi beras masih cukup.

Ia katakan kaitannya dengan El Nino, petani sendiri telah melakukan mitigasi dengan percepatan tanam. alhasil beberapa daerah pada bulan Agustus dan September ini akan panen raya musim kedua. "Untuk di Jateng sendiri bulan ini dan awal bulan besOk sudah mulai panen," kata Qomarun pada Kontan.co.id, Kamis (10/8).

Alih-alih melakukan impor, menurutnya, yang perlu dilakukan adalah perbaikan harga di tingkat petani. Ia mengakui bahwa petani saat ini memang tidak banyak yang menjual berasnya ke Bulog karena harganya tidak bersaing dengan harga pasar.

"Sekarang ini harga pasar masih di atas harga yang ditentukan Bulog, sehingga serapan Bulog jadi kurang optimal untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP), karena CBP kurang ini yang jadi alasan rencana impor," jelas Qomarun.

Selain harga, menurutnya, yang tidak kalah penting adalah program peningkatan produksi dalam jangka panjang. Misalnya, dengan pelatihan penerapan pertanian agroekologi yang serius. "Program ini juga bisa menjadi solusi masalah penurunan kualitas tanah," tutur Qomarun. (kontan)