Gejolak Politik di Tabanan, Warga Kediri Tanyakan Nama Nyoman Mulyadi Tak Muncul di DCS DPRD Bali

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Ratusan masyarakat desa adat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan bergejolak.

Hal ini seiring dengan belum munculnya tokoh masyarakat jagoan mereka untuk pertarungan Pileg 2024 mendatang, I Nyoman Mulyadi.

Nyoman Mulyadi tidak muncul dalam daftar DCS (Daftar Calon Sementara) hingga saat ini. Untuk pencalonan DPRD Provinsi.

Yang membuat masyarakat kemudian bertanya, ialah menyangkut pleno mulai dari tingkat ranting PAC hingga DPD PDI Perjuangan.

Yang sebelumnya menyetujui Nyoman Mulyadi sebagai calon DPRD Provinsi Bali. Namun, dalam perjalanan nama tokoh masyarakat Kediri itu lenyap. Hal itu kemudian menjadi pertanyaan masyarakat.

Baca juga: Prabowo Kobarkan Semangat Berapi-api Sampaikan Amanat Jokowi, Penetapan 2.497 Komponen Cadangan

Baca juga: Tangis Pilu Istri Pemilik Gedung Nyoman Graphic di Batubulan Usai Dilahap Si Jago Merah Siang Tadi

Masyarakat Kediri merasa, bahwa wilayah mereka merupakan pemilik suara terbesar di Tabanan.

Dan dari data sendiri, Kediri memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai data dari KPUD Tabanan, sebesar 68.010 suara.

Tertinggi dibandingkan dengan sembilan kecamatan lain di Tabanan.

Ketua Saba Desa Adat Kediri, I Wayan Pastika mengatakan, bahwa pihaknya mendatangi kediaman Nyoman Mulyadi karena ada kabar tokoh masyarakat yang terkenal, loyal terhadap masyarakat itu dicoret.

Itu menyebabkan, masyarakat jengah dan berupaya mempertanyakan. Masyarakat meminta supaya ada kejelasan terkait hal tersebut.

Masyarakat tidak terima ketika calonnya seperti dizolimi karena seperti dicoret dari pencalonan.

“Nyoman Mulyadi tokoh kami. Orang paling loyal dan mengerti masyarakat. Nyoman Mulyadi mendirikan satu pura tanpa ada bantuan siapa pun. Ini adalah ketokohan dan layak dipilih masyarakat,” tegasnya Jumat 11 Agustus 2023.

Prajuru Desa Adat Nyitdah, Gede Ketut Sumantra menyatakan, bahwa dalam pleno sudah disepakati di tingkat DPC Nyoman Mulyadi di tingkat provinsi dan perwakilan dari Nyitdah Ketut Dana di tingkat II.

Namun, hal itu kemudian menjadi tidak ada kejelasan. Untuk itu, pihaknya memohon elit politik PDI Perjuangan, apa yang menjadi keputusan DPC bisa terealisasi.