Berita Gianyar
Pemkab Gianyar Buat Mal Pelayanan Publik Senilai Rp 70 Miliar
Pemerintah Kabupaten Gianyar, Bali akhirnya mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan kantor pemerintahan
Penulis: I Wayan Eri Gunarta | Editor: Fenty Lilian Ariani
TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Pemerintah Kabupaten Gianyar, Bali akhirnya mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan kantor pemerintahan, setelah bertahun-tahun hanya menyewa ruko dan memanfaatkan gedung lama yang kondisinya sudah memperihatinkan. Alokasi anggaran tersebut sebesar Rp 70 miliar lebih.
Dana tersebut digunakan untuk membangun gedung bertingkat yang nantinya akan digunakan oleh empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Di antaranya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau dulu dikenal sebagai Dinas Perizinan.
Lalu untuk, Dinas Ketenaga Kerjaan, Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Berdasarkan data, Selasa 15 Agustus 2023, Dinas Keternaga Kerjaan Gianyar, saat ini masih menggunakan ruko sebagai kantor.
Sementata Disdukcapil menggunakan gedung tua, yang atapnya banyak jebol, yang mengakibatkan ketika musim hujan, biasanya pegawai harus bekerja ekstra menyelamatkan dokumen dari tetesan air.
Sementara Dinas Kesehatan Gianyar menggunakan gudang farmasi sebagai kantor.
Bupati Gianyar, I Made Mahayastra membenarkan bahwa pihaknya tengah membangun kantor untuk empat OPD.
Baca juga: Semester Pertama 2023, Kanwil Bea Cukai Bali Nusra Sita 27 Buah Sex Toys dari Penumpang
Konsepnya nanti, kata dia, adalah satu gedung bersama.
Mahayastra menyebutkan gedung tersebut adalah mall pelayanan publik. Sebah semua kantor yang melayani masyatakat ada dalam satu gedung tersebut.
Menurut politikus PDIP asal Payangan itu, mall pelayanan publik sangat dibutuhkan.
Sebab setiap hari, ada ratusan masyarakat yang mendatangi OPD-OPD tersebut.
Mulai dari mengurus izin, mengurus identitas kependudukan dan sebagainya.
Karena itu pula, pihaknya tak mengalokasikan dana untuk Bidang Kebakaran dan BPBD Gianyar, yang sampai saat ini belum memiliki kantor tetap.
"Jadi, yang tidak berhubungan dengan publik ya kita diamkan dulu. Kalau Damkar, kan dia butuh lapangan terbuka saja. BPBD juga, kan dia yang keluar ke daerah, bukan masyarakat yang datang ke sana. Kalau ini (yang dibuatkan gedung) masyarakat yang datang. Tiap hari dikunjungi masyarakat. Makanya kita berikan kenyamanan. Bangunannya jadi satu gedung," ujar Mahayastra.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.