Banyak PR Menanti Pj Gubernur Bali Irjen Sang Made Mahendra: Salah Satunya, Atasi Kemacetan Sanur

Banyak PR Menanti Pj Gubernur Bali Irjen Sang Made Mahendra: Salah Satunya, Atasi Kemacetan Sanur

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Setelah menjabat sebagai Penjabat (PJ) Gubernur Bali, Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya tentunya banyak tugas yang harus dikerjakannya untuk Pulau Dewata.

Ketika dikonfirmasi, Wakil Ketua DPRD Bali, Dr Nyoman Sugawa Korry mengatakan diawal menjabat tentunya memerlukan adaptasi. 

“Tahap awal, sudah tentu adaptasi dengan kondisi obyektif pengelolaan pemerintahan, SDM, sistem manajemen pemerintahan, program-program prioritas Bali. Selanjutnya, merumuskan prioritas pembangunan mendesak di Tahun 2024 dan terobosan atas hal-hal yang masih perlu disempurnakan,” jelas, Sugawa pada, Selasa 5 September 2023. 

Baca juga: Menpan RB Apresiasi Gubernur Koster Keluarkan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun

Ketika ditanya, apakah yang menjadi prioritas pembangunan yang mendesak untuk Tahun 2024, Sugawa menjabarkan mulai dari mengatasi kemacetan yang ada di perkotaan, implementasi terhadap peraturan daerah (perda) pungutan wisatawan mancanegara (wisman) yang akan berlaku pada 14 Februari 2024 mendatang. 

“Misalnya atasi kemacetan di Bypass Tohpati- Sanur, sistem pengelolaan penyebrangan Sanur-Nusa Penida, tindak lanjut Perda Provinsi Bali khususnya terkait pungutan pariwisata, negosiasi kerjasama dengan pihak ketika terkait PKB Klungkung dan ITDC dan lain-lain,” imbuhnya.

Sebelumnya, Perda nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali telah disahkan oleh DPRD Bali. 

Sementara itu mengenai kemacetan dikawasan Sanur, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana yang memimpin Rapat Koordinasi terkait permasalahan kemacetan menuju Pelabuhan Sanur (Pantai Matahari Terbit) pada, Selasa 25 Juli 2023 meminta agar stakeholder terkait menyelesaikan permasalahan kemacetan dalam waktu sebulan kedepan.

Gung Adhi mengatakan keluhan dari masyarakat mengenai kemacetan di Sanur ini sejak Februari ia dapatkan. 

“Sudah dari Februari sudah cukup panjang sebenarnya keluhan-keluhan dari masyarakat. Hanya saja kami dari pemerintah melihat dan berupaya jadi kita lihat apa yang akan mereka laksanakan sebenarnya di tata ruang kami sudah siapkan garis untuk terjadinya jalan untuk akses keluar dan masuk dari Pelabuhan ini,” jelas, Gung Adhi. 

Baca juga: DAFTAR 10 Pj Gubernur Resmi Dilantik Mendagri, Ada Pengganti Ganjar, Rindwan Kamil hingga Koster

Sekarang ini kata Gung Adhi, pihaknya selaku pemerintah mendorong agar permasalahan kemacetan ini bisa lebih cepat berakhir bukan hanya sekedar rencana.

Saat rapat koordinasi berlangsung sudah disepakati agar ada minimal anggaran perubahan, sehingga pada Tahun 2024 agar segera dilaksanakan.

Serah Terima Jabatan Dilakukan Tanggal 7 September di Art Center Denpasar

Lebih lanjut, usai resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai Pj Gubernur Bali, I Gede Indra Dewa Putra selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Bali mengatakan serah terima PJ Gubernur akan dilakukan pada tanggal 7 September 2023 di Gedung Ksirarnawa, Art Center, Denpasar.

"Serah terima tanggal 7 September di Ksirarnawa, posisi PJ di Jakarta, sekarang gladi. Beliau balik dari Jakarta ke Bali tanggal 6 September 2023. Besok dilantik di Kemendagri," kata, Indra. 

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster ketika diwawancarai media usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Bali terakhir dimasa jabatannya mengatakan semoga untuk PJ Gubernur Bali selanjutnya tetap dapat menjaga adat dan kebudayaan Bali, membangun ekosistem lingkungan yang bersih, melanjutkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana strategis, kemudian juga peningkatan penggunaan produk lokal Bali. 

 "Dan yang harus kita apresiasi secara khusus UU Provinsi Bali bisa terbit, dan haluan Provinsi Bali 100 tahun," kata, Koster.

Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Bali, Koster mengatakan akan beristirahat total karena selama lima tahun ia merasa kurang tidur.

Kemudian karena ia masih sebagai Ketua Partai, ia akan mengurus pemilu legislatif dan Pilpres 2024 pada Februari mendatang.

Baca juga: SAH! Sang Made Mahendra Jaya Resmi Dilantik Jadi PJ Gubernur Bali, Berikut Jadwal Sertijabnya

"Sudah harus tancap gas lagi," tandasnya. 

Sementara itu, tanggapannya yang banjir pujian dari DPRD Bali saat mengatakan momen perpisahan di sidang Paripurna, Koster mengatakan selama memimpin Bali ia merasakan suasana yang kondusif selama 5 tahun dalam konteks hubungan eksekutif dengan legislatif.

Koster mengatakan saat 3 periode di DPR RI ia mengatakan akan selalu ada dinamika namun untuk di Bali ini ia merasakan suasana kekeluargaan yang sangat tinggi sehingga semua pembahasan peraturan daerah dan kebijakan itu berjalan dengan lancar dan sukses dan sangat cepat, dan hubungan yang produktif.

"Tentu saja apa yang sudah diputuskan program Tahun 2023 sampai Desember, terutama program Tahun 2024 yang sudah dituangkan dalam kebijakan umum anggaran, APBD 2023 perubahan 2024 induk supaya dilaksanakan, termasuk juga kebijakan-kebijakan seperti penggunaan produk lokal itu harus didorong terus untuk semakin dipercepat," tutupnya. 

Daftar 10 Pj Gubernur Dilantik Mendagri

Berikut daftar lengkap 10 Pj gubernur yang akan dilantik pagi ini oleh Mendagri:

1. Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin (Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden) menggantikan Ridwan Kamil

2. Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Polisi (Purn) Nana Sudjana (Inspektur Utama di Sekjen DPR RI) menggantikan Ganjar Pranowo.

3. Pj Gubernur Sumatera Utara, Mayjen TNI (Purn) Hassanudin (Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat) menggantikan Edy Rahmayadi.

4. Pj Gubernur Bali, Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya (Stafsus Mendagri) menggantikan I Wayan Koster.

5. Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun (Sekda Papua) menggantikan Lukas Enembe.

6. Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Ayodhia Kalake (Sesmenko Marves) menggantikan Viktor Laiskodat.

7. Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Gita Ariadi (Sekda Provinsi NTB) menggantikan Zulkieflimansyah.

8. Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harrison Azroi (Sekda Provinsi Kalimantan Barat) menggantikan Sutarmidji.

9. Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi (Sekjen Kemenkumham) menggantikan Ali Mazi.

10. Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar Baharuddin (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri) menggantikan Andi Sudirman

(*)