Menko Marves Tanya Progres LRT Bali,  Konsultan Jadi Salah Satu Alasan Pembangunan Belum Mulai

TRIBUN-BALI.COM - Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B Pandjaitan sempat menyinggung terkait kapan wacana dibangunnya Light Rail Transit (LRT) di Bali.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta mengaku Menko Marves meminta update terbaru terkait persiapan pembangunan LRT di Bali kepada Pj Gubernur Bali.

“Pak Pj (Gubernur Bali) diminta melaporkan update proses Penyiapan LRT dan  Pak Menko mengarahkan agar dilakukan langkah-langkah percepatan pembangunan LRT ini mengingat kondisi lalu lintas yang makin buruk, sedangkan Bandara akan mengalami keterbatasan layanan karena akses darat yang tidak dapat dikembangkan secara optimal,” kata Samsi, Kamis (21/9).

Menko Marves, kata Samsi, juga meminta agar Bappenas dapat mempercepat proses penyiapan pembiayaan untuk BLN, dan mendorong agar Feasibility Study (FS) dapat dipercepat. Selain itu, koordinasi akan dilakukan lebih intens dengan Deputi Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves.

“Biasanya antara 8 bulan sampai 1 tahun (Feasibility Study). Tergantung tingkat kesulitannya,” imbuhnya.
Dikatakan juga, hingga kini belum ditemukan konsultan yang pas untuk pembangunan LRT di Bali. Dan masih dalam proses lelang di Korea Selatan. “Belum ada konsultannya. Masih lelang di korea,” tandasnya. Belum ditemukannya konsultan pembangunan LRT di Bali membuat proses FS LRT juga berlangsung cukup lama.

Baca juga: KASUS Pengeroyokan Sang Oman di Bangli, Penabuh Janger Tersangka, Polsek Minta Bantuan Polda Bali!

Baca juga: TAJEN Dibubarkan di Badung, Kapolsek Petang Diperiksa Propam Polda Bali, Simak Penjelasannya

Sementara itu, Dishub Bali mempersiapkan pembentukan Badan Layanan Transportasi. Samsi mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendalaman oleh Tim BLUD Provinsi Bali terkait seperti apa bentuk, operasional, lingkup kerja, dan tata kelola dari Badan Layanan ini. “Termasuk bagaimana nantinya pembiayaan Badan Layanan supaya bisa mengembangkan layanan angkutan yang tidak terputus di seluruh Bali,” jelasnya.

Samsi mengatakan, tentunya masih memerlukan kajian yang cukup kuat dan dalam untuk pembentukan Badan Layanan Transportasi. Rencananya pembentukan Badan Layanan Transportasi bukan hanya dilakukan di Denpasar saja. Menurut Samsi, Bali juga membutuhkan lembaga yang mempu mengelola layanan angkutan umum secara profesional dan berkelanjutan. “Iya, nanti seluruhnya (Kabupaten lain) terintegrasi dalam satu Badan Layanan yang diharapkan bisa bekerja profesional,” imbuhnya.

Samsi mengatakan, Bali perlu melakukan perbaikan dan integrasi trayek, termasuk sistem pembayaran moda transportasi umum agar lebih mudah dan menarik untuk pengguna. Dua operator nantinya, yaitu Trans Sarbagita dan Trans Metro Dewata perlu disinergikan oleh Badan Layanan Umum. Tentunya apabila Badan Layanan ini terbentuk, infrastruktur koridor angkutan umum akan disesuaikan pengelolaannya.

Sedangkan ketika disinggung peminat dari angkutan umum itu banyak atau tidak di Bali, Samsi mengatakan terdapat peningkatan penggunaan moda transportasi umum di Bali. “Ada peningkatan positif secara terus menerus, tapi masih harus didorong supaya lebih cepat. Kalau mau mengurangi kemacetan dan memperbaiki keselamatan bagusnya pindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Jauh lebih nyaman, lebih sehat, dan ekonomis,” katanya. (sar)