Dewan Gianyar Ragukan Data BPS Bali, Harap Keluarkan Data By Name By Address Soal Kemiskinan Ekstrem

Politikus PDIP asal Sukawati tersebut mengatakan, jika BPS Bali tak menyerahkan data by name by addres tersebut, maka Penkab Gianyar dipastikn akan menyerahkan data jumlah kemiskinan ekstrem ke pemerintah pusat sesuai data musdes, yaitu 48 KK. 

"Data BPS dan data musdes beda. Yang masuk data musdes, berdasarkan kriteria kemiskina  ekstrem, dengan indikatornya penghasilan di bawah Rp 7.700 per hari dan tak memiliki rumah, hanya 48 KK. Kita apresiasi program pemerintah pusat untuk men-nol-kan kemiskinan. Tapi kami meminta agar diberikan data by name by dress agar kami tak salah mengeluarkan kebijakan,"

Baca juga: Siat Tipat Bantal di Kapal Berlangsung Jumat Besok, Arus Lalu Lintas Sementara Dialihkan

"Takutnya (data BPS) ini kan hanya sampling, hanya pengakuan saja. Kan bisa, dia gak belanja, tapi punya sawah luas. Mudah-mudahan (data BPS) tak berdasarkan sampling, kalau berdasarkan sampling, validasinya tak valid. Kami harapkan BPS memberikan data by name by dress, agar bisa langsung kami kerjakan. Jika tak kami terima, maka pemerintah Gianyar hanya akan menyerahkan 48 KK ke pemerintah pusat untuk ditindak lanjuti," ujar Tut Sana. (*)