HOT Isu Jokowi Gantikan Megawati, PDIP Bali: Kami Tidak Dengar, Pembahasan Resmi Ada di Kongres 2025

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kabar pergantian Ketua Umum PDIP menyita perhatian publik.

Nama Joko Widodo, Presiden RI saat ini muncul sebagai salah satu nama untuk menggantikan Megawati Soekarnoputri.

Informasi yang dihimpun Tribun Bali, isu ini pertama kali disampaikan oleh Guntur Soekarnoputra, putra sulung dari Sang Proklamator, Ir. Soekarno.

Sementara itu, adik Guntur yakni Megawati Soekarnoputri diusulkan menjadi Ketua Dewan Pembina PDIP.

Menanggapi hal tersebut, DPD PDIP Bali angkat bicara.

Bendahara DPD PDIP Bali, Dewa Made Mahayadnya, mengatakan pihaknya belum mendengar isu tersebut.

Baca juga: Satu Bacaleg DPRD Bangli Diganti

Baca juga: Bupati Gede Dana Dorong Perbekel dan Lurah Intensifkan Pemungutan PBB-P2

Namun baginya, pembahasan soal pergantian Ketua Umum PDIP berlangsung pada Kongres PDIP. Diketahui, Kongres PDIP selanjutnya akan berlangsung pada 2025 mendatang.

“Saya tidak mendengar. Kami menyadari betul bahwa kongres yang dilaksanakan di Bali, itu jelas memberikan hak penuh kepada ibu ketua umum. Bali khususnya menyadari betul bahwa keputusan tertinggi itu ada dalam kongres. Sedangkan kongres itu 2025,” ungkapnya saat ditemui Tribun Bali di Kantor DPD PDIP Bali, Rabu 4 Oktober 2023.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali itu menuturkan, sah-sah saja muncul usulan tersebut.

Namun, tetap saja pembahasannya terjadi dalam Kongres PDIP melalui pihak-pihak yang bisa berpendapat.

Seperti misalnya ketua, sekretaris, dan bendahara DPD dan DPC PDIP, hingga sayap dan badan partai yang diundang.

“Di luar sana boleh saja orang bicara. Tapi kan nanti tidak ada di dalam orang-orang yang berbicara itu. Nanti yang berbicara di dalam (Kongres PDIP) itu tentu KSB (ketua, sekretaris, bendahara) DPD, KSB DPC, kemudian sayap dan badan partai yang diundang,” terangnya.

Mewakili DPD PDIP Bali, Dewa Jack-sapaan akrab Mahayadnya, menuturkan pihaknya mematuhi AD/ART partai.

Selain itu, DPD PDIP Bali disebut tunduk kepada perintah partai, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak prerogatif di partai, dan hasil Kongres PDIP sebagai keputusan tertinggi.

Baginya, apa pun hasil Kongres PDIP, wajib ditaati oleh seluruh kader partai.

“Kami benar-benar memakai sistem AD/ART partai. Kami khususnya Bali, tunduk kepada perintah partai, tunduk kepada Ibu Ketua Umum (PDIP) yang memiliki hak prerogatif, dan hasil kongres sebagai keputusan tertinggi partai.

Keputusan kongres, itu yang kita taati bersama. Suka tidak suka, itu kita taati bersama,” pungkas Dewa Made Mahayadnya, Bendahara DPD PDIP Bali sekaligus Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali.

(*)