Rektor Unud Ditahan! Dugaan Korupsi SPI Kerugian Rp 335 M, 3 Pejabat Lainnya Ikut ke Lapas Kerobokan

TRIBUN-BALI.COM  - Empat tersangka kasus dugaan dugaan korupsi penyalahgunaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru (maba) seleksi jalur mandiri Universitas Udayana (Unud) tahun 2018-2022 ditahan oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Senin (9/10).

Para tersangka adalah Rektor Universitas Udayana (Unud), Prof DR Ir I Nyoman Gde Antara MEng. Juga tiga pejabat Unud lainnya, yaitu I Ketut Budiartawan, Nyoman Putra Sastra, serta I Made Yusnantara.

"Hari ini penyidik melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari kedepan. Mereka ditempatkan di Lapas Kerobokan," terang Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Putu Agus Eka Sabana Putra, Senin.

Mereka ditahan seusai diperiksa oleh penyidik Kejati Bali. "Kami memanggil para tersangka dan baru saja selesai pemeriksaan untuk melengkapi berkas penyidikan. Di mana tersangka INGA diperiksa untuk kedua kalinya dalam berkas penyidikan. Sedangkan tiga tersangka lainnya diperiksa untuk melengkapi petunjuk dari jaksa peneliti dalam berkas pertama," papar Eka Sabana.

Dijelaskan Eka Sabana, penahanan terhadap para tersangka tersebut untuk mempermudah proses selanjutnya. "Dasar penahanan, untuk memperlancar seandainya diperlukan pemeriksaan untuk keterangan yang dibutuhkan penyidik," ucapnya.

Baca juga: Tidak Pakai Pesawat Kepresidenan, Delegasi VVIP/VIP KTT AIS Forum 2023 Naik Penerbangan Komersial

Baca juga: Puluhan Ekor Burung di Setra Desa Adat Buleleng Raib! Diduga Dicuri

Baca juga: Kemenparekraf Dorong Terwujudnya Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan, Ini Kata Sandiaga Uno

Diberitakan sebelumnya, tim penyidik yang dikomandoi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus), Kejati Bali Agus Eko Purnomo telah menetapkan Prof Antara, I Ketut Budiartawan, Nyoman Putra Sastra, serta I Made Yusnantara sebagai tersangka.

Prof Antara ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi saksi, ahli dan surat serta bukti petunjuk. Disimpulkan tersangka Prof Antara berperan dalam dugaan kasus SPI Unud. Prof Antara sendiri menjabat sebagai Rektor Unud Periode 2021-2025 dan pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru jalur Mandiri tahun 2018 sampai dengan 2020.

Dalam kasus ini Prof Antara disangkakan pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 12 huruf e jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan tiga tersangka lainnya diduga terlibat dalam kepanitiaan penerimaan maba seleksi jalur mandiri Unud. Pula, I Ketut Budiartawan, Nyoman Putra Sastra, serta I Made Yusnantara diduga ikut berperan terjadinya pungutan atau pengenaan uang SPI tanpa dasar kepada calon mahasiswa.

Ketiga tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mengenakan rompi tahanan orange dengan kedua tangan diborgol, Rektor Unud, Prof Antara keluar dari ruang tahanan pemeriksaan di Gedung Pidsus, Senin. Didampingi tim penasihat hukumnya serta dikawal ketat petugas Kejati Bali, Prof Antara memilih bungkam saat digiring ke mobil tahanan.

Beberapa kali awak media melontarkan pertanyaan, Prof Antara pun diam seribu bahasa. Tidak hanya Prof Antara, tiga tersangka lainnya yakni I Ketut Budiartawan, Nyoman Putra Sastra, serta I Made Yusnantara yang juga ditahan memilih diam. Eka Sabana menyebutkan, berdasarkan audit kerugian negara, diperkirakan kerugian yang ditimbulkan dalam perkara ini mencapai Rp 335 miliar.

Agus Saputra didampingi Ketut Ngastawa selaku anggota tim penasihat hukum tersangka Prof Antara mengatakan, akan mengajukan upaya penangguhan penahanan. "Sebenarnya kami tadi sudah memasukkan surat untuk tidak ditahan. Penangguhan penahanan belum ada, kami ajukan nanti setelah ini," ungkap Agus Saputra. Namun Eka Sabana Putra menyatakan, belum mendapat informasi terkait penangguhan penahanan Prof Antara.

Sementara itu, Juru Bicara Rektor Universitas Udayana, Putu Ayu Asty Senja Pratiwi SS MHum PhD mengatakan, Unud menghormati segenap proses hukum yang berjalan. Pihaknya juga mengaku menghargai kewenangan Kejati. “Unud menghormati segenap proses hukum yang berjalan dan menghargai kewenangan dari pihak Kejaksaan Tinggi Bali dalam hal penanganan kasus ini,” kata Senja.

Senja menambahkan, untuk hal-hal yang bersifat teknis dan berkaitan dengan langkah-langkah selanjutnya atau proses hukum yang akan dihadapi para tersangka, pihaknya menegaskan tentunya itu bukan merupakan ranah Tim Juru Bicara Universitas Udayana.

“Untuk itu kami silakan berkomunikasi langsung dengan Tim Hukum Unud,” imbuhnya.

Terkait pelaksanaan tugas Rektor Unud, pihaknya tengah menunggu arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Kami berharap civitas akademika Unud tetap tenang dan tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana biasanya,” katanya. (can/sar)

BEM Tuntut Mundur

PULUHAN mahasiswa Universitas Udayana (Unud) yang tergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Senin (9/10). Kedatangan mereka guna memberikan dukungan kepada Kejati Bali terkait penanganan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru (maba) seleksi jalur mandiri Unud tahun 2018-2022.

Di saat yang bersamaan, penyidik Pidsus Kejati Bali menahan 4 tersangka, yakni Rektor Unud Prof DR Ir I Nyoman Gde Antara MEng, juga 3 pejabat Unud lainnya, I Ketut Budiartawan, Nyoman Putra Sastra, serta I Made Yusnantara. Para tersangka ditahan Lapas Kelas IIA Kerobokan.

"Kami mendukung penuh Kejaksaan Tinggi Bali untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang menjerat Rektor Universitas Udayana dan beberapa pejabat kampus," Ucap Ahmad Adi Suryono, selaku Kepala Departemen advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BEM Unud saat membacakan pernyataan sikap.

Selain itu, mahasiswa menuntut agar Prof Antara mundur sebagai rektor, jika nantinya dinyatakan bersalah. "Menuntut Rektor Universitas Udayana untuk mengundurkan diri jika terbukti bersalah dalam kasus dugaan penyelewengan dana SPI," tegas Adi Suryono.

Tuntutan lainnya, mereka menuntut janji rektor untuk mengembalikan dana SPI yang bermasalah kepada mahasiswa sesuai dengan data-data yang sudah ada. "Kami menuntut, mengevaluasi kebijakan uang pangkal di Universitas Udayana agar pengelolaannya transparan, akuntabel dan bersih," ujarnya.

Adi Suryono berharap, dengan adanya kasus ini ke depan Unud bisa berbenah diri dan bersih dari korupsi. "Harapannya nanti Unud yang katanya universitas tertua dan terbesar, nyatanya bukan terbaik, agar kedepannya bisa memberikan contoh ke universitas yang ada di Indonesia, bahwasanya Unud benar-benar bersih tanpa korupsi," harapnya.

Presiden Mahasiswa BEM PM Universitas Udayana I Putu Bagus Padmanegara menuturkan, pihaknya merasa senang atas ditahannya sang rektor. Sebab, penahanan ini dinilai menjadi satu lompatan besar dalam kejelasan kasus tersebut. “Tentu, kami senang, karena ini menjadi satu lompatan besar dalam kejelasan kasus ini,” ungkap Padma kepada Tribun Bali, Senin (9/10).

Namun, di balik penahanan sang rektor, pihaknya selaku mahasiswa khususnya BEM, merasa khawatir soal proses akademik di Unud. Dia berkelakar, pihaknya merasa keberatan jika harus berkunjung ke Lapas untuk meminta tanda tangan sang rektor. “Namun di sisi lain kami sangat-sangat khawatir terkait berjalannya akademik di kampus. Masak kami harus ke LP meminta tanda tangan Rektor,” ungkapnya.

Mengantisipasi mandeknya proses pembelajaran di kampus, Padma dan rekannya di BEM PM Unud mendorong Kemdikbud segera mengantensi hal ini, misalnya dengan memberhentikan dan sekaligus menunjuk Plt Rektor Unud. “Harusnya Kemdikbud segera merespon dengan memberhentikan sekaligus menunjuk Plt Rektor agar pembelajaran kami di kampus tidak berantakan,” harapnya.

Pasca penahanan sang rektor, Padma menegaskan pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Selain itu, Padma mendorong agar dana SPI yang telah disetorkan oleh mahasiswa yang tidak seharusnya dipungut, agar dikembalikan. “Intinya mengawal sampai tuntas, menyeret tersangka lainnya, dan mengembalikan SPI teman-teman mahasiswa yang tidak seharusnya dipungut kan,” katanya.

Kasi Penkum Kejati Bali, Putu Agus Eka Sabana Putra mengapresiasi dukungan BEM Unud. "Kami mengapresiasi mahasiswa Unud. Kami akan menangani kasus ini secara transparan, terbuka. Kami tegaskan, Kejati Bali tidak ada unsur-unsur lain, selain unsur yuridis formal dalam penegakan hukum," ujarnya. (can/mah)