Cawapres Prabowo akan "Digolkarkan" Partai Beringin Buka Pintu untuk Gibran

TRIBUN-BALI.COM  - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, HR Agung Laksono, menyebut bahwa sosok calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 akan berasal dari partainya. Kalau pun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka sosok Cawapres tersebut terlebih dahulu akan 'di-Golkar-kan' alias dijadikan kader Golkar. Artinya, dia akan bergabung dengan Golkar lebih dulu sebelum resmi menjadi Cawapres.

"Saya mendengar ada komitmen bahwa slot Cawapres KIM (Koalisi Indonesia Maju) dari Partai Golkar. Kalaupun bukan dari Golkar, akan 'di-Golkar-kan' dulu," kata Agung, Selasa (17/10).

Agung memberi sinyal jika sosok itu bisa gabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). "Bisa melalui AMPI atau Ormas hasta karya lainnya," ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan Agung merespons kabar yang menyebut putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka akan bergabung ke Golkar. Agung menyebut partainya terbuka andai Gibran bergabung dan memahami jika Gibran memilih Golkar. "Pada prinsipnya kami welcome, kita akan sambut dengan baik jika Gibran ingin gabung," ucap Agung.

Baca juga: BESOK! Megawati Umumkan Cawapres untuk Ganjar, Elite Partai Hanura Sebut Sosok Berinisial M

Baca juga: Megawati Siap Umumkan Cawapres Ganjar Pranowo di pilpres 2024, 3 Kandidat Ini Jadi Sosok Terkuat

Sebagai partai tengah, kata Agung, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan, termasuk anak-anak muda. Apalagi, kata dia, Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif.

"Identitas Golkar adalah karya dan kekaryaan untuk masyarakat, sehingga ada kontribusi nyata dari setiap pemerintahan. Dengan posisinya sebagai Wali Kota Solo saat ini, tentunya kehadiran Gibran akan menunjukkan jati diri Golkar sebagai partai yang fokus pada kerja nyata para kadernya sebagai pemimpin bangsa," sambung Agung.

Nama Gibran santer dikabarkan akan berpindah ke Partai Golkar setelah MK mengabulkan sebagian gugatan pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Syarat capres-cawapres yang tadinya berusia minimal 40 tahun diubah menjadi minimal 40 tahun atau pernah/sedang berpengalaman menjadi kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan putusan tersebut, peluang Gibran maju mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 makin terbuka lebar. Partai Golkar sendiri telah membuka pintu untuk Gibran jika ingin menjadi kader usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan tentang syarat capres-cawapres. "Golkar membuka pintu untuk semua orang kok, enggak cuma Gibran.

Siapa saja juga boleh bergabung gitu lho," kata Waketum Golkar, Melchias Markus Mekeng

Mekeng menjelaskan Golkar menerima siapapun ingin bergabung sepanjang visi-misinya dan ideologi sama. "Mau siapa saja lah, yang penting visi-misinya sama, ideologinya sama gitu lho," ungkapnya.

Golkar saat ini berada dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung bakal capres Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui ada komunikasi dengan Gibran usai putusan MK atas usia capres/cawapres kemarin. "Ada komunikasi," kata Muzani di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Senin (16/10) malam.

Namun, Muzani mengklaim tak mengetahui rinci komunikasi yang berjalan dengan Gibran itu, karena bukan dia yang berkomunikasi langsung. Muzani pun tak menyebutkan siapa sosok yang berkomunikasi dengan Gibran.

Di sisi lain, Presiden Jokowi sudah buka suara mengenai putusan MK tersebut. Dia yang juga politikus PDIP itu mengaku tak bisa mengomentari putusan yang dianggap memuluskan langkah Gibran jadi cawapres. "Ya mengenai putusan MK, silakan ditanyakan ke MK. Jangan saya yang berkomentar," kata Jokowi dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden. (tribun network)

Wali Kota Solo Mengelak

Gibran enggan menanggapi kabar kepindahannya ke partai beringin itu. "Siapa yang bilang?" katanya saat ditemui di Balai Kota Solo, Selasa (17/10).