Pemprov Bali Teken Proyek E-BRT dan Titik Pengecasan Elektrik, Seriusi Transportasi Umum Listrik

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali menggelar Penandatanganan Joint Kick-Off Meeting Dalam Rangka Kegiatan Feasibility Studies Project Electrical Vehicle-BRT dan Electrical Vehicle Charging Points di Provinsi Bali, di Wiswa Sabha Utama, Rabu 18 Oktober 2023.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta mengatakan, stakeholder yang terdiri dari Kemitraan Indonesia-Australia Untuk infrastruktur (KIAT), Millennium Cherished Account (MCA), World Research Institute (WRI) Indonesia sudah sepakat bersama-sama akan menyelesaikan Feasibility Study (FS).

“Dan termasuk melakukan residesain dari model-model penyiapan EV charging point dan kemudian juga elektrik BRT yang kita persiapkan untuk meningkatkan kualitas suplai dari sistem transportasi di dunia Sarbagita,” jelas Samsi.

Samsi menjelaskan, elektrik BRT ini sebetulnya adalah pengembangan dari sustainable urban mobility plan yang diadakan pada 2021 bersama KIAT.

Baca juga: Pemprov Bali Seriusi Penggunaan Transportasi Umum Berbahan Bakar Listrik

Lalu digabungkan dengan RAD Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang mana sebetulnya untuk bus merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk mempersiapkan konektor busnya.

“Yang diadakan oleh pemerintah untuk penyiapan bus listrik. Nah karena itu kemudian dituangkan dalam KBLBB, tapi kita tidak hanya bicara bus, tapi bicara juga bagaimana model delivery yang harus ada dan bagaimana kerjasamaan antara pemerintah dengan operator nantinya. Supaya sustainability dari servis atau layanan ini bisa dilaksanakan dan kita akan memastikan bahwa ini punya sistem yang bisa berjalan dengan baik dan tentunya disini juga terdapat dari Bapenas,” imbuhnya.

Peran bus, kata Samsi, sama seperti eskalator yang ada di mall. Dimana harus tetap disiapkan, walaupun penggunaannya jarang.

Dan karena itu merupakan bagian dari tugas pemerintah sebetulnya untuk menyiapkan servis ini tidak semata-mata kita akan bicara dari sisi finansial, tetapi akan melihat dari ekonomi benefit bus ini akan bisa dinikmati oleh masyarakat untuk mempermurah atau memastikan perjalanannya lebih andal, jadi reliable dan kemudian bisa juga dijangkau.

“Dan memastikan konektivitasnya sehingga, walaupun perlu jalan kaki, tapi jalan kakinya nggak banyak-banyak. Artinya cukup kita diberikan kesempatan jalan kaki yang nyaman, sehingga nanti penyediaan infrastrukturnya juga termasuk dari halte dan pedestrian oriented design-nya harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi kita tidak hanya bicara bus saja, tetapi juga termasuk ekosistemnya dan komponen-komponen yang lainnya,” katanya.

Samsi mengatakan, masyarakat bukannya tidak tertarik dengan transportasi publik.

Ia mengatakan, tentunya perubahan peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke publik memang tidak cepat.

“Sekarang itu yang namanya angkutan publik kita mobile. Hanya saja memang tidak cepat perubahannya karena banyak di antara kita yang masih sangat terbiasa menggunakan sepeda motor dan kendaraan pribadi,” jelasnya.

Samsi mengatakan, tidak selamanya pemerintah bisa membangun jalan, sehingga harus mulai berpikir agar bisa melakukan mobilitas.

Samsi juga memberikan pilihan jika masyarakat tidak mau melakukan mobilitas dan pusing, cukup tinggal di rumah dan bekerja dari rumah.

“Itu pilihan yang paling pas,” imbuhnya.