Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Bali Didukung BTB, Simak Alasannya!

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK), tentang 'Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Bali' yang berlaku sejak 19 Oktober - 1 November 2023 mendatang.

Lantas apakah SK ini akan memengaruhi jumlah wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara yang akan datang ke Bali?

Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana menanggapi hal tersebut.

Baca juga: Minum Bersama Teman Wanita di Pantai Legian Kuta, Galih Mendadak Meninggal Dunia!

Baca juga: Kekerasan Perempuan dan Anak di Karangasem Mencapai 39 Kasus, Simak Penjelasannya

"Ya itu sebenarnya kan internal kita, istilahnya itu darurat kan agar ada anggaran dari pusat (untuk dibantu penanggulangannya), karena kalau tidak darurat, tidak dibantu karena pemerintah daerah kemungkinan ini ya, kekurangan peralatan, kekurangan anggaran. Ini internal kita lah di pemerintahan, seperti itu," jelas Gus Agung pada, Selasa 24 Oktober 2023.

Menurut Gus Agung, sebetulnya Pemerintah Bali sudah mengetahui cara untuk penanganan kekeringan, kebakaran, dan sebagainya.  Sehingga Gus Agung mengatakan sudah sepantasnya memang begitu.

Jadi saat musim kering, musim panas yang panjang harus ada kewaspadaan. Sehingga wisatawan dapat lebih aware (waspada) saat masuk ke hutan dan sebagainya.

Begitu juga semisal ada ombak pasang dari Juli-Agustus hal itu juga perlu dibuatkan kewaspadaan seperti itu untuk meningkatkan keamanan.

'Ini kan pertama kali pemerintah mengeluarkan memilah seperti ini ya, jadi kelihatan SK Gubernur kelihatan ini (situasinya) tidak terbiasa. Kita sudah komunikasikan dengan beberapa agent kita di luar dan sebagainya, bahwa ini memang dari internal kita untuk menghadapi cuaca," imbuhnya.

Gus Agung menekankan, bahwa SK tersebut untuk lebih aware (waspada) saja, mungkin bencananya kekeringan ini dianggap berpotensi berbahaya dan dampak dari kekeringan yaitu kebakaran jika tidak dibantu dengan skala yang lebih besar, dikhawatirkan akan jadi kebakaran besar seperti di Hawai beberapa waktu lalu.

"Jangan sampai kita menggampangkan kebakaran ini, tiba-tiba nanti satu Denpasar ludes gara-gara ini. Tidak ada pembatalan, tetap konstan 18 ribu (kunjungan) lewat Bandara Ngurah Rai, rata-rata. Tinggal kita narasikan saja yang benar pada para wisatawan nanti di luar. Banyak yang nanya sih, tapi sosialisasinya sudah bagus," bebernya.

Gus Agung menekankan bahwa penetapan siaga darurat bencana kekeringan ini dipastikan tidak akan memengaruhi kegiatan pariwisata di Bali.

Terlebih sebentar lagi Bali juga akan memasuki musim hujan, ia pun percaya bahwa Bali mampu melalui bencana kekeringan ini.

"Kita pasti bisa melewatinya. Ini hanya 2 minggu kok. Kita sampaikan ini sebagai langkah preventif Pemerintah Bali agar tidak terjadi, untuk peningkatan kewaspadaanlah," tutupnya.

Awal Penetapan Status Siaga Darurat Bencana 

Kebakaran dan kekeringan yang terjadi belakangan ini di Bali mendorong Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menetapkan status siaga darurat di Pulau Dewata selama 14 hari ke depan.

“Melihat perkembangan situasi yang ada untuk perlindungan masyarakat dan meningkatkan kesiapsiagaan, serta memudahkan akses, kami sepakat menetapkan 14 hari ke depan status siaga darurat, mulai hari ini,” kata Sang Mahendra, Kamis (19/10).

Dia mengatakan, selama 14 hari ke depan mereka akan berupaya mempercepat pemadaman api yang saat ini sedang terjadi, termasuk menyalurkan bantuan kepada daerah-daerah yang dalam kondisi krisis air bersih atau kekeringan. “Ini eskalasi yang paling rendah ya menurut undang-undang. Sehingga nanti kita gerakkan dan aksesnya lebih mudah, baik melakukan berbagai kegiatan termasuk memberi ruang dukungan,” imbuhnya.

Dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana bersama BNPB itu, Kepala Pelaksana BPBD Bali I Made Rentin mengatakan, ada dua permohonan dalam situasi ini, yaitu pertama permohonan kelengkapan alat untuk penanganan kedaruratan kekeringan di seluruh Bali.

Rentin juga memohon agar diterapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) mengingat berdasarkan data BMKG Wilayah III Denpasar terdapat tiga kecamatan di Provinsi Bali yang lebih dari 94 hari berstatus hari tanpa hujan (HTH). “Pertama Kecamatan Kubu, Karangasem, kedua Kubutambahan, Buleleng, ketiga Gerokgak, Buleleng. Oleh karena itu menjadi urgen dan mendesak bagi kami di Bali untuk menerapkan TMC,” ucap Rentin.

Menanggapi permohonan Pemprov Bali, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta agar daerah segera mengajukan peralatan yang dibutuhkan. Suharyanto berjanji menurunkan armada dan peralatan penyemaian, namun masih menunggu pesawat yang saat ini sedang difokuskan untuk menangani bencana di daerah lain.

“Sebagai informasi BNPB ini sudah melaksanakan TMC 3 bulan terakhir terus menerus. Permasalahannya itu di sarana prasarananya. Jadi per hari ini kita hanya punya lima pesawat. Itu pun lima dari swasta. Lima pesawat itu fokus ke Kalimantan dan Sumatera. Sekarang kita fokus ke Riau dan Sumatera Selatan. Setelah reda kita laksanakan di Bali ya. Satu pesawat ini bisa untuk Bali lah, karena Bali banyak event-event internasional. Kalau kondisinya kurang baik, malu juga sebagai negara. Pasti itu ya TMC, tapi juga kita lihat prediksi BMKG,” kata dia

Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah III, I Nyoman Gede Wiryajaya mengatakan, untuk melalukan TMC pihaknya harus memastikan posisi dan keberadaan awan. Segera setelah disetujui untuk menerapkan teknologi ini maka BMKG akan memantau posisi dan arah pergerakan awan ke Bali, baik melalui arah Banyuwangi, atau pun Lombok.

Perkiraan musim hujan di Bali dimulai pertengahan November. Daerah yang terakhir masuk musim penghujan adalah Buleleng bagian barat dan Nusa Penida, yang diperkirakan memasuki musim hujan akhir Desember. Curah hujan di Bali 95 persen pada Januari dan 5 persen pada Februari. Sifat hujannya normal.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara juga mengeluarkan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran TPA Suwung sejak Kamis (12/10). Status Tanggap Darurat ini berlaku 14 hari ke depan. Pemadaman kebakaran di TPA Suwung makin dimaksimalkan. Dan kini, kondisi kebakaran semakin menurun dan kepekatan asap pun menurun. Bahkan, kini asap TPA Suwung pun sudah berwarna putih dan tersisa di bawah 50 persen.

Selain menggunakan metode yang telah diterapkan sebelumnya, upaya pemadaman dengan air hujan juga terus dilaksanakan. Guna mendukung hal tersebut, Pemkot Denpasar mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor : 364/1859/Satpol PP Tahun 2023. SE tersebut mengatur tentang penghentian sementara penggunaan lampu laser/lampu sorot pemecah awan/meniadakan hujan hingga 25 Oktober dan ditandatangani Wali Kota Denpasar.

Kasat Pol PP Kota Denpasar, AA Ngurah Bawa Nendra menjelaskan, SE ini diterbitkan dalam rangka mendukung percepatan penanganan kebakaran di TPA Suwung. Hal ini lantaran dengan turunnya hujan diharapkan akan lebih cepat memadamkan titik api. Dikatakannya, SE berlaku sejak 18 Oktober 2023 sampai 25 Oktober 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penanggulangan darurat bencana.

"Kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk menghentikan sementara penggunaan lampu laser/lampu sorot yang berfungsi untuk memecah awan/meniadakan hujan untuk kegiatan upacara agama/adat, hajatan perkawinan, event dan kegiatan lainnya," ujarnya.

Dijelaskannya, penghentian sementara penggunaan lampu laser/lampu sorot sebagaimana dimaksud bertujuan mempercepat turunnya hujan. Hal ini utamanya secara khusus di wilayah tanggap darurat bencana kebakaran dalam rangka penanggulangan kebakaran di TPA Suwung Kota Denpasar.

Bawa Nendra mengatakan, pengawasan pelaksanaan edaran ini dilakukan Satpol PP Kota Denpasar, Camat, Perbekel/Lurah serta Komando Penanggulangan Bencana Kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir Suwung Kota Denpasar. Diharapkan dengan turunnya hujan, penanganan dapat dilaksanakan lebih cepat dan dapat mendukung optimalisasi penanganan yang saat ini sudah berlangsung baik melalui darat dan udara.

"Dengan turunnya hujan proses pemadaman dapat dioptimalkan, dan dengan berbagai langkah ini diharapkan dapat mendukung percepatan penanganan kebakaran di TPA Suwung. Ini adalah upaya-upaya kita untuk bersama-sama mendukung penanganan musibah ini, sehingga semua pihak kami harapkan untuk maklum," ujarnya.

Wali Kota Jaya Negara juga mengklarifikasi pernyataannya yang menyebutkan siapa yang bisa menurunkan hujan di TPA Suwung akan diberi hadiah tiket liburan ke Singapura. Pernyataan tersebut diungkapkan Jaya Negara saat memimpin jumpa pers terkait D’Youth Fest 3.0 di Gedung Dharma Negara Alaya Kota Denpasar, Selasa (17/10). Menurutnya, pernyataan tersebut hanyalah candaan atau joke yang dilontarkan kepada wartawan yang hadir.

Seusai mengikuti Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur Bali, Kamis (19/10), Jaya Negara menjelaskan, tidak ada maksud menggelar sayembara. Pernyataan yang disampaikannya tersebut merupakan ruang tertutup yang dikhususkan untuk media yang hadir. (sar/sup)