WAJIBKAN ASN Pemprov Bali Donasi untuk Korban Banjir, Gubernur Koster Sebut Hal yang Wajar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Bali diwajibkan berdonasi membantu musibah banjir yang terjadi di Bali pada Rabu 10 September 2025.

Hal tersebut pun viral di media sosial dan mengundang komentar. 

Pesan tersebut berisi ketentuan besaran iuran berdasarkan jabatan atau golongan, dari Rp2 juta untuk direktur atau kepala dinas hingga Rp150 ribu untuk PPPK, serta mewajibkan semua ASN ikut berpartisipasi.

Baca juga: TRAGIS! Nenek 71 Tahun Tewas di Denpasar, Dikira Kecelakaan, Ternyata Ulah Pemuda 26 Tahun

Pesan tersebut bahkan menekankan bahwa data-data para ASN telah dipegang oleh Gubernur Bali.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan bahwa donasi yang dimaksud sejatinya bersifat sukarela, bukan kewajiban dengan nominal tertentu.

“Itu dana gotong royong sukarela, tadi saya juga menerima bantuan sukarela dari OJK Rp 100 juta, dari direksi BPD Bali Rp 200 juta, kemudian dari pegawai BPD Rp 400 juta. Itu inisiatif, kegotongroyongan, ada masalah bencana, dan bencana ini mungkin akan terjadi karena ini musim hujannya kan bulan November lagi sampai Februari, dan itu sukarela. Kalau mau ikut silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa,” jelas Koster saat diwawancara di Pasar Kumbasari, Kamis 18 September 2025. 

Terkait adanya pesan yang mencantumkan besaran iuran berbeda sesuai jabatan, Koster menilai hal itu wajar namun tetap tidak bersifat memaksa.

“Lho, lho, iya dong. Wajar dong, karena ada yang hasilnya banyak, kepala dinas, kayak saya, Rp 50 juta ngasi, kan ada kerelaan saja. Kalau nggak segitu juga nggak apa-apa, nggak juga nggak masalah,” imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Wakil Gubernur Bali telah diarahkan untuk ikut berdonasi dengan jumlah tertentu. “Pak Wagub sudah saya kasi tahu paling nggak Rp 25 juta. Waktu Covid-19 juga saya lakukan hal yang sama. Ada yang namanya kemanusiaan, gitu. Apa yang masalah?” ujarnya.