Warga Vs Warga di Proyek Taman Rekreasi Batur, Antara Mempertahankan Tanah atau Akomodasi Wisata  

TRIBUN-BALI.COM - Pembangunan taman rekreasi di kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur oleh PT Tanaya Pesona Batur (TPB) masih menuai penolakan.

Dalam aksi di pesisir Danau Batur, warga menyampaikan menolak relokasi dan perataan lahan garapan dalam proyek pembangunan sarana wisata alam tersebut.

Petani yang terdampak proyek pembangunan sarana wisata alam PT TPB menilai perizinan usaha yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak partisipatif.

Warga yang tinggal di TWA Gunung Batur dan terdampak proyek, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan izin usaha.

Bahkan pada 17 Oktober 2023, dua alat berat milik perusahaan merangsek ke pekarangan dan lahan garapan warga.

Hal ini semakin menimbulkan kemarahan warga. Mereka kemudian berkumpul melakukan aksi mimbar bebas. Aksi ini diawali dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan panggung rakyat.

Baca juga: Anggota Bawaslu RI di Diplomasi Vol 3: Demokrasi di Pemilu untuk Wujudkan Masyarakat Adil & Makmur

Baca juga: Sidang Praperadilan Dasaran Alit Lanjut Hari Ini, Agenda Keterangan Saksi dari Bidkum Polda Bali

"Saya Wayan Prin, mewakili petani di kawasan TWA Gunung Batur, merasa keberatan dengan datangnya PT Tanaya Pesona Batur, karena kami sudah turun temurun tinggal di sini," ujar Wayan Prin dalam orasinya mewakili warga penolak.

Penolakan warga juga direspons oleh Ketua Koperasi Ampupu Kembar, Jro Gede Kasuma. Ia yang berada di pihak investor menyatakan, pembangunan sarana pariwisata di areal kawasan konservasi TWA Gunung Batur Bukit Payang, sejatinya sudah sesuai dengan aturan.

Pihak investor yang dalam hal ini PT Tanaya Pesona Batur (TPB) pun dinilai telah mendapatkan dukungan dari Desa Adat Batur. Berbagai persyaratan telah dilengkapi investor sesuai peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal Perizinan Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam, terkait rencana pembangunan di kawasan tersebut.

"Dalam pertimbangan teknis, Balai KSDA Bali juga merekomendasikan agar PT. TPB dalam melakukan kegiatan usahanya selalu melibatkan masyarakat yang berada dalam areal konsesinya," ucap dia, Minggu (29/10).

Demikian pula dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Jro Kasuma menjelaskan, investor telah memiliki rekomendasi UKL/UPL yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli.

Kementerian mengeluarkan izin tanggal 20 Juli 2022 di TWA GBBP pada blok pemanfaatan seluas 85,66 hektare. Kegiatan tahap pertama di areal usaha Njung Bantas B luasnya mencapai 22 hektare lebih. Lokasi tersebut didiami oleh 47 KK dengan menjalankan berbagai aktivitas, mulai dari pertanian, wisata, hingga pemukiman.

"Dalam hal ini pihak investor bersama BKSDA melakukan rencana dan strategi dalam hal pelibatan masyarakat, melalui program pemberdayaan dengan skema PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara pihak PT. TPB dengan masyarakat," ujarnya.

Kegiatan pemberdayaan yang dimaksud berupa bidang pertanian. Kata dia, pada lokasi tersebut ada sejumlah lahan pertanian masyarakat, namun lokasinya terpencar. Dalam hal ini, PT TPB berkomitmen merelokasi lahan pertanian tersebut menjadi satu lokasi atau satu hamparan.

"Nantinya masyarakat juga yang mengerjakan lahan tersebut, sesuai luas lahan yang sebelumnya. Misal luas lahannya satu meter, ya dia mengerjakan luas lahan semeter itu. Namun tentu metode pengerjaan lahan diubah dari yang awalnya tradisional menjadi lebih modern. Contohnya penyiraman otomatis," ungkapnya.