Presiden Jokowi Buka Suara Soal Polemik Penurunan Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Bali

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Polemik pemindahan baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat kunjungan Presiden Jokowi  di Bali pada 31 Oktober 2023 masih menjadi sorotan.

Bahkan, politisi senior PDIP, Komarudin Watubun geram saat mendapatkan informasi tersebut.

Aksi pemindahan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu awalnya viral di media sosial.

Baca juga: Jokowi Datang, Alat Peraga Kampanye di Sukawati Diturunkan, Pj Gubernur Bali: Baliho Cuma Digeser

Kemudian, PJ Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya bersama Pangdam Udayana dan Kapolda Bali menggelar konferensi pers untuk mengklasifikasi isu tersebut.

Menanggapi isu pemindahan baliho itu, Presiden Jokowi angkat bicara.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu Kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus netral.

Baca juga: BREAKING NEWS: Seorang Remaja 15 Tahun Ditemukan Meninggal di Gianyar, Diduga Sengaja Akhiri Hidup

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara  di Kalimantan Timur, Rabu, (1/11/2023).

Oleh karenanya kata Jokowi setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.

Komunikasi dengan pengurus partai di daerah kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.

"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," tuturnya.

Terkait apakah atribut partai tersebut menyalahi aturan tata kota, kata Jokowi sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah daerah.

"Ya itu semuanya urusan pemerintah daerah," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun geram terhadap aksi pencopotan baliho pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali.

Pencopotan itu terjadi di sekitar area kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Komarudin mengatakan Bali merupakan salah satu basisnya PDIP atau disebut kandang Banteng.

Dia meminta PDIP Bali untuk melakukan investigasi terhadap aksi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud tersebut.

"Kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu, itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Komarudin menilai pencopotan baliho tersebut merupakan sebuah tindakan provokasi.Namun, dia mengingatkan agar tak mengganggu banteng.

"Kalau Banteng jangan diganggu, Banteng kalau diam jangan diganggu karena kalau dia bangun dia brutal, itu Banteng," ujar Komarudin.

"Jadi banteng enggak ada itu cengeng-cengeng itu banteng itu. Cuman kalau diam jangan diganggu, itu berbahaya," sambung Komarudin.

Tjokorda Gede Agung: Kenapa Baru Sekarang?

Kader PDIP Bali yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Bali Tjokorda Gede Agung mengomentari aksi pemindahan atau penurunan baliho pasangan Ganjar-Mahfud MD oleh Satpol PP Bali pada Selasa 31 Oktober 2023.

Pasalnya, baliho pasangan Capres-Cawapres usungan PDIP dan sejumlah partai politik ini diturunkan jelang kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke Kabupaten Gianyar.

Menanggapi hal tersebut, Tjokorda Gede Agung mempertanyakan momentum penurunan baliho itu.

“Kenapa baru sekarang? Kita bicara obyektif saja. Tiang (saya) tidak mau berkomentar terlalu banyak. Silahkan masyarakat yang menilai,” ungkapnya saat dihubungi Tribun Bali, Selasa 31 Oktober 2023.

Selain itu, dia juga menyayangkan tindakan tersebut. Tjok Agung menilai, perlu adanya pemberitahuan atau komunikasi terkait penurunan baliho ini.

Selebihnya, Tjok Agung membiarkan masyarakat menilai kondisi dinamika politik yang kini tengah terjadi.

“Tiang tidak mengatasnamakan DPD (PDIP Bali) tiang (saya) selaku pribadi, silahkan masyarakat yang menilai. Harusnya ada pemberitahuan,” imbuhnya.

Terpisah, Kasatpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi tak dapat berbicara banyak. Soal baliho, kata dia, akan dijawab oleh Sekda Bali Dewa Made Indra.

“Tunggu dari Pak Sekda. Biar satu bahasa,” ungkap Rai Dharmadi saat dihubungi Tribun Bali, Selasa 31 Oktober 2023. (*)

Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Dipasang Kembali

Jalan SMKI Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali kembali dihiasi oleh baliho politik serangkaian Pemilu 2024, Rabu 1 November 2023.

Sebelumnya, baliho parpol tersebut sempat diturunkan saat Presiden Jokowi berkunjung ke Pasar Bulan Batubulan.

Pantauan Tribun Bali di lokasi, baliho yang di antaranya adalah baliho Ganjar-Mahfud, baliho Prabowo dan calon legislatif (Caleg), yang sempat diturunkan oleh Satpol PP Provinsi Bali. Ditaruh di pinggir lahan kosong.

Namun Rabu tadi, sudah dipasang di tempat semula.

Bahkan menurut Tribun Bali, tidak ada penggeseran sama sekali, seperti saat baliho tersebut sebelum diturunkan.

Namun demikian, bendera-bendera PDIP tak terlihat terpasang di sisi jalan.

Padahal sebelum kedatangan Presiden Jokowi, bendera berlambang banteng tersebut terpasang setiap beberapa meter di sepanjang jalan di depan Pasar Bulan.

Seorang tukang parkir Pasar Bulan, Anak Agung Gede Putra mengatakan, baliho tersebut telah dipasang usai Presiden Jokowi meninggalkan Pasar Bulan.

"Dipasangnya kemarin, pas Pak Jokowi pergi, langsung dipasang lagi. Dipasang sama yang tadinya menurunkan," ujarnya.

Meskipun penurunan baliho sempat menunai pro-kontra di media sosial. Namun pantauan Tribun Bali di lapangan, situasi sangat kondusif.

Aktivitas jual-beli di Pasar Bulan masih normal seperti biasa.

"Situasi normal, tidak ada apa-apa," ujar Agung Putra. (*)

Artikel terkait telah tayang di Tribunnews dengan judul Presiden Jokowi Buka Suara Soal Pencopotan Spanduk dan Baliho PDIP Saat Kunjungan Kerja ke Bali