KPU Bali Ungkap Dana Pilkada Tahun Ini Cukup

“Maka dari itu, kemungkinan PPK dan PPS itu hanya evaluasi saja. Kita tidak akan bisa melakukan rekrutmen karena begitu berat beban kita. Saya berharap dengan anggaran yang sudah tersedia ini dapat dipergunakan dengan prinsip-prinsip anggaran efektif dan efisien,” tegasnya.

Tentunya, Lidartawan menambahkan, diperlukan koordinasi semua stakeholder karena pertanggungjawaban anggaran harus dilakukan betul-betul di tiga bulan setelah penetapan calon terpilih.

Pihaknya tidak ingin ada upaya atau kejadian-kejadian seperti korupsi anggaran.

“Saya sudah perintahkan ke kabupaten dan kota agar jangan berniat yang aneh-aneh karena kita harus sukseskan penyelenggaraan dan administrasi,” pesannya.

Pihaknya pun menegaskan tentunya akan ada sanksi bagi yang menyalahgunakan anggaran.

Selain dibawa ke aparat penegak hukum, yang bersangkutan juga akan diberhentikan.

“Saya sangat strict terkait persoalan tersebut. Karena citra lembaga ini jangan dinodai oleh segelintir orang yang tidak memiliki niat yang baik,” katanya.

Terkait dana hibah dari Pemprov Bali ini pun dinilainya akan cukup. Yang mana, untuk pengeluaran tertinggi dikatakannya berasal dari penyelenggara.

“Kita kan membiayai PPK dan PPS Bali jadi 40 persen anggaran kabupaten kota sudah kita tanggung. Itu yang besar yang lainnya tidak,” ucapnya.

Sementara itu, untuk sosialisasi, ia mengungkapkan, akan mengolaborasi sebab Bali memiliki budaya tutur.

Sehingga jika sosialisasi hanya tatap muka saja, tentu akan cepat jenuh.

Pihaknya akan mengolaborasikan dengan cara tradisional, menggaet artis-artis dan seniman-seniman

“Jangan sampai kita memilih seniman yang notabenanya sudah mengikuti pendaftaran calon bupati. Yang lebih efektif jika kita menggunakan sosialisasi dalam bentuk hiburan juga melalui media sosial, segala macam video-video yang menarik untuk masyarakat kita, karena pemilik kita 54 persen adalah kaum Millennial,” tandasnya.(*)