Komisi II Gianyar Monitor dan Evaluasi Proyek PU Jelang Akhir Tahun

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Menjelang akhir tahun, Komisi II DPRD Gianyar turun ke lapangan dalam melakukan monitor dan evaluasi (monev), terkait proyek yang sedang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Gianyar.

Monev dimulai pada Senin 13 November 2023 ini, dan akan berlangsung selama beberapa hari ke depan.

Ketua Komisi II DPRD Gianyar, I Wayan Suartana mengatakan, dalam monev ini, pihaknya ingin memastikan setiap proyek berjalan sesuai harapan.

Baca juga: Kodim Gianyar Gelar Deklarasi Pemilu Damai bersama Parpol dan Tokoh Masyarakat

Di mana per November ini, sejumlah proyek masih berjalan, dan akan dilakukan serah terima pada Desember 2023. 

"Untuk proyek yang ditangani PU, sampai bulan ini masih berjalan dan batas waktu penyerahan bervariasi di bulan Desember. Sesuai hasil monev kami Komisi II, hampir sebagian besar progres di lapangan melebihi dari reschedule," ujar Suartana, Senin 13 November 2023.

Baca juga: Jalanan Gianyar Telan Dua Nyawa, Benturan Keras di Kepala Sebabkan Kadek Yoga Tewas di TKP

Adapun proyek yang telah dimonitor oleh Komisi II DPRD Gianyar ini, mulai dari proyek Pasar Senggol di lahan eks Hardys Gianyar hingga Gedung Mall Pelayanan Publik di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh. 

"Kami mulai dari penataan eks Hardys Gianyar yang akan dipakai pasar senggol, proyek ini sangat tepat sekali, karena nantinya kesinergian antara pasar rakyat Gianyar dan Alun-alun Gianyar. Keberadaan pasar senggol ini, akan mampu mendongkrak perekonomian di Gianyar,"

Baca juga: Ribuan Warga Gianyar Kembali Bekerja ke Luar Negeri

"Lanjut Komisi II mengadakan monev ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar terkait dengan pembangunan kamar mayat dan progresnya sudah surplus juga, terakhir monitoring di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Buruan, yang nantinya semua pelayanan publik akan berkantor di sana dalam satu atap," tandasnya.

Adapun dinas yang akan berkantor di MPP Buruan ini, kata Suartana, mulai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Gianyar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau dulu disebut Dinas Perizinan Gianyar, lalu ada Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Kesehatan.

"Ini merupakam program Pak Bupati Gianyar Mahayastra kemarin untuk mempermudah dari pada pelayanan masyarakat dalam mengurus segala administrasi perizinan," ujar politkus PDIP asal Payangan itu.

Suartana pun telah secara tegas meminta Dinas PUPR Gianyar supaya memastikan setiap material yang digunakan dalam pembangunan, wajib menggunakan barang Standar Nasional Indonesia (SNI). 

"Kami Komisi II berharap supaya PUPR terus memantau dan mengecek bahan-bahan yang dipergunakan sesuai standar SNI, yang sudah dijabarkan dalam bestek, dan juga hal-hal terkait batas waktu pelaksanaan biar terus digenjot, dan kami juga berharap kepada rekanan untuk selalu mematuhi SOP yang sudah dijabarkan dalam kontrak kerja," tandasnya. (*)