STOP Kemacetan di Kawasan Canggu Badung, Bupati Giri Prasta Buka Suara

Ia mengaku belum mengetahui apakah Pemerintah Provinsi Bali memiliki lahan lebih di Ubud untuk membuat kantong parkir lagi. Tentunya lahan tersebut harus segera dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah agar wisatawan yang datang ke Ubud merasa nyaman.

Selain itu ia pun bersyukur akhirnya Bali memiliki Undang-undang Tentang Provinsi Bali saat ia menjabat sebagai Pj Gubernur Bali. Melalui UU tersebut, ia mengatakan ‘astungkara’ Bali akan mendapatkan dana dari melakukan pungutan kepada wisatawan mancanegara (Wisman).

“Saya juga sudah lapor kepada Pak Presiden, pada tahun 2024 kan kami tindaklanjuti karena itu amanat dari Perda. Perda sudah menyebutkan tanggal 14 Februari. Saya tentu sebagai Pj ketika saya tidak melaksanakan pada tanggal 14 tersebut untuk pungutan wisatawan asing, saya merasa sangat salah saya. Apalagi ini dari masyarakat melalui DPRD dan sudah disepakati. Jadi saya sudah sampaikan juga kepada Pak Sekda kita harus ngebut ini mempersiapkan,” bebernya.

Presiden RI Joko Widodo pun, kata Mahendra, memberikan arahan dana dari pungutan wisatawan tersebut agar digunakan banyak hal. Mahendra mengatakan, Jokowi hanya memperbolehkan dana tersebut digunakan untuk dua hal saja. Sehingga ia pun memproyeksikan dengan perkiraan jumlah wisman pada tahun ini 4,5 juta, ia memprediksi pada tahun depan mungkin jumlah wisman 5 juta orang ke Bali. “Kalau dikali Rp 150 ribu, bisa Rp 750 miliar. Itu kalau mulai dari awal,” tandasnya.

Rencananya dana pungutan yang hanya bisa digunakan untuk dua hal ini akan ia gunakan untuk menyelesaikan masalah sampah dan masalah pelestarian budaya. “Biar tuntas pas, masalah sampah dengan dana yang cukup biar tuntas begitu. Kemudian juga kita tentu prihatin karena ada penari kita penari di hotel naik truk. Sudah capek dandan, hanya dapat uang Rp 15 ribu. Sangat miris kita. Itu tidak boleh terjadi,” katanya. (