Pungli di Fast Track Imigrasi

Pungli Pada Fast Track Imigrasi Ngurah Rai, Menparekraf Sandiaga : Akan Kita Tindak Tegas

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno turut prihatin dengan adanya kasus pungli pada layanan fast track keimigrasian di Bandara Ngurah Rai Bali

Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin
Menparekraf Sandiaga saat memberikan tanggapan mengenai kasus pungli di layanan fast track imigrasi yang ada di Bandara Ngurah Rai 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN BALI.COM, MANGUPURA - Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno turut prihatin dengan adanya kasus pungutan liar (pungli) pada layanan fast track keimigrasian di Bandara Ngurah Rai.

“Tentunya kami prihatin bahwa ini adalah bertolak belakang daripada pariwisata berkualitas yang ingin kami dorong,” ujar Menparekraf Sandiaga usai menghadiri pelantikan Pengurus Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Bali, pada Kamis 16 November 2023 di Puspem Badung.

Lebih lanjut Menparekraf Sandiaga menyampaikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi dan aparat penegak hukum lain agar dunia hukum kita tegakkan.

Konsep pariwisata berkualitas ini adalah tentu salah satunya pemerintahan yang bersih bebas korupsi. 

Baca juga: 2 Pesawat Tempur Sempat Hilang Kontak, Ditemukan Jatuh di Kawasan Gunung Bromo, 4 TNI Jadi Korban?

“Untuk kedepannya kami akan berkoordinasi memastikan, karena ini tidak terlaporkan biasanya jika ada tindakan-tindakan yang melawan hukum atau tindak pidana itu biasanya cepat sekali viralnya di media sosial,” imbuh Sandiaga Uno.

Menurutnya kasus Ini rupanya sudah berlangsung beberapa waktu yang belum terpetakan dengan baik kepada kita. 

“Janji saya ini akan kita tindak tegas dan kita pastikan untuk kedepan tidak mentolerir kegiatan-kegiatan yang mencoreng wajah Bali, Indonesia dan pariwisata kita semua,” tegas Menparekraf Sandiaga.

Disinggung layanan fast track di Bandara Internasional negara lain apakah ada?

Sandiaga Uno menyampaikan bahwa pelayanan itu ada dengan regulasi yang jelas.

“Fast track imigrasi memang ada (bandara negara lain), tapi itu dilakukan dalam bentuk yang terinstitusi dengan regulasi,”

“Yaitu kita mengakui ada fast track dan misalnya fast track berbayar itu harus terbuka dan prinsipnya transparan bisa dipertanggungjawabkan,” paparnya.

Baca juga: Pimpin HUT ke-78 Brimob Polri Kapolda Bali Ingatkan Ancaman Teroris & Perkuat Pengamanan Pemilu 2024

Ia menambahkan pihaknya akan berkoordinasi (layanan fast track diatur resmi secara regulasi) karena Imigrasi mitra kita, dan Pak Dirjen Imigrasi ini adalah teman saya di HIPMI. 

“Jadi saya tadi berkoordinasi dengan jajaran imigrasi dan saya yakin beliau juga memiliki komitmen yang sama untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas,” ucap Sandiaga Uno.

Menurut Menparekraf, Indonesia ini sudah menjadi acuan dunia dari pariwisata yang baik, mari kita jaga sama-sama reputasi Indonesia di mata dunia.(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved