Disnaker Bali Angkat Bicara UMK di Jembrana dan Buleleng Hanya Naik Rp 24 Ribu

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Terkait kenaikan UMK di Jembrana dan Buleleng yang hanya naik Rp 24 ribu dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan ESDM Provinsi Bali, I.B. Setiawan jangan hanya melihat dari nominalnya saja.

Menurutnya, ternyata PP 36 2021 itu menyajikan beberapa instrumen salah satunya kebutuhan hidup layak dan itu sifatnya relatif.

“Badung tidak bisa disamakan dengan Jembrana atau Karangasem kemudian pemerintah pusat mengeluarkan PP 51 2023 pengganti di mana indeks atau parameter di sana sangat komperhensif dan nuansanya tidak ada yang kurang tetapi banyak indikator salah satunya pertumbuhan ekonomi,” ucap Setiawan, saat ditemui di acara IESR Transisi Energi dan Konservasi Lingkungan, Sabtu 25 November 2023.

Tetapi, lanjut Setiawan, banyak indikator perhitungan UMK, salah satunya dari pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Ini Usulan UMK Karangasem, Gianyar, dan Jembrana Tahun 2024, UMP Bali Rp 2.813.672

Pertumbuhan ekonomi Bali 5,9 persen, namun jika berbicara pertumbuhan ekonomi di 9 Kabupaten/Kota disparitasnya sangat tinggi.

Badung 9,97 persen dan Karangasem 2,58 persen.

Sehingga melalui perhitungan-perhitungan yang ada UMP Provinsi adalah salah satu cara untuk memberikan jaminan apabila Kabupaten tidak bisa melampaui UMP.

Harapannya minimal UMK di Kabupaten sebesar UMP Bali.

“Dan itu diberlakukan untuk tenaga kerja yang sampai dengan 1 tahun masa kerja. Sebetulnya dari sisi norma yang tenaga kerja lebih dari 1 tahun itu melakukan struktur skala upah yang mestinya base on range nya adalah UMP. Harusnya lebih tinggi dari itu,” bebernya.

Tantangan peningkatan nominal UMK sebenarnya berdasarkan kemampuan dari perusahaan, katakanlah pertumbuhan ekonomi setempat bagaimana.

Termasuk implementasinya, walau UMP sudah terbit atau UMK sudah ditetapkan, apa faktanya seperti itu? Ini tanggung jawab siapa? Tugas pemerintah kan mengontrol itu supaya minimal di UMK atau UMP.

“Hari Senin besok kita akan rapat dewan pengupahan bagi UMK yang di bawah UMP, secara norma secara regulasi dia harus mengikuti UMP,” jelasnya.

Sementara itu, 5 Kabupaten yang UMK di bawah UMP yang kurang lebih kondisi ekonominya kurang.

Sementara itu, ditemui di tempat yang sama, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna mengatakan UMK tahun 2024 di Jembrana memang kurang dari Rp 3 juta.

“Bukan naiknya (UMK) yang saya pikir bagaimana sih pengurangan pengangguran di Jembrana karena masih tinggi. Jumlahnya tidak tahu yang pasti masih tinggi mereka lebih suka keluar dari Jembrana seperti bekerja di luar negeri,” jelas Patriana.

Menurutnya dengan angka UMK yang hanya naik Rp 24 ribu, baik pengusaha maupun pekerja akan dapat berpikir untuk sustainable.

“Kita berada di tengah ketika kita berpihak pada perusahaan mereka pasti protes, ketika berpihak ke pekerja ini juga tidak mungkin kita biarkan mereka bukan saya bilang rugi artinya mereka pasti berpikir bagaimana caranya sustainable,” tutupnya.

Kumpulan Artikel Bali