Pemilu 2024

Format Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 Dirubah, Sekjen Gerindra: Upaya KPU untuk Efektivitas

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara soal perubahan format debat Capres-Cawapres Pemilu 2024.

Penulis: Ida Bagus Putu Mahendra | Editor: I Putu Juniadhy Eka Putra
Tribun-Bali.com/Ida Bagus Putu Mahendra
Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani saat menghadiri konsolidasi Gerindra Provinsi Bali, Sabtu 2 Desember 2023 malam 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sekjen Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara soal perubahan format debat Capres-Cawapres Pemilu 2024.

Dia memandang, perubahan format debat itu sebagai upaya KPU untuk meningkatkan efektivitas.

Baginya, perubahan ini merupakan persoalan teknis yang biasa terjadi setiap lima tahun.

Terpenting, kata Ahmad Muzani, pesan yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon dapat tersampaikan.

“Itu saya kira persoalan teknis. Persoalan teknis itu kan biasa. Setiap 5 tahun mengubah format.”

Baca juga: Instruksi Sekjen Ahmad Muzani di Konsolidasi Gerindra Bali: Pasang Gambar Prabowo-Gibran

“Bagaimana menurut pandangan KPU bisa lebih efektif, komunikatif, dan pesannya bisa ditangkap masyarakat,” ungkapnya usai menghadiri konsolidasi Gerindra Provinsi Bali, Sabtu 2 Desember 2023 malam.

Ahmad Muzani menekankan, debat Capres-Cawapres, hingga kampanye merupakan momentum penting.

Sebab, ketika debat dan kampanye, para paslon mengumbar program kerjanya jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, program tersebut secara otomatis juga akan menjadi program pemerintah.

Rakyat, kata dia, dapat mengetahui program kerja itu melalui debat dan kampanye.

“Pada saat debat, saat kampanye, pidato Presiden dan Wakil Presiden, itu yang menjadi program kerjanya calon Presiden dan Wakil Presiden.”

“Bila terpilih, itu akan menjadi program pemerintah. Itu sebabnya rakyat harus memilih detail calonnya, programnya,” bebernya.

Sementara KPU, dikatakan bertugas untuk mengatur format debat agar program kerja yang disampaikan masing-masing paslon dapat tersalurkan dan dimengerti oleh masyarakat dengan baik.

“KPU yang mengatur ritme ini, punya kewajiban untuk bagaimana mengatur perdebatan ini agar semua message-nya bisa ditangkap masyarakat,” jelasnya.

Di akhir, Ahmad Muzani menuturkan program kerja yang disampaikan melalui debat dan kampanye disusun langsung oleh masing-masing paslon.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved