Berita Denpasar

Jelang Akhir Tahun, Dewan Denpasar Soroti Banyak Pembangunan Proyek yang Tak Sesuai Target

Eko Supriadi mempertanyakan pola atau mekanisme yang digunakan Disdikpora dalam melakukan penunjukan pihak konsultan pengawas.

Tribun Bali/Putu Supartika
Salah satu proyek yang dibangun 2023 yakni SMPN 16 Denpasar, Jelang Akhir Tahun, Dewan Denpasar Soroti Banyak Pembangunan Proyek yang Tak Sesuai Target 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Proyek pembangunan fisik di Kota Denpasar, Bali disorot anggota dewan.

Hal ini dikarenakan menjelang tutup tahun 2023 ini, seharusnya proyek pembangunan fisik sudah nyaris rampung.

Akan tetapi, ada proyek yang belum selesai sesuai target.

Bahkan, ada sejumlah proyek sekolah yang progresnya 70 persen.

Baca juga: Ruang Sidang Gedung Dewan Denpasar Direnovasi, Gunakan Anggaran Rp200 Juta

Hal tersebut disorot Ketua Komisi III DPRD Denpasar, Eko Supriadi.

Pihaknya pun khawatir jika proyek tersebut tak rampung sesuai dengan targetnya.

Selain itu, ada pula beberapa proyek yang menjadi penunjukan langsung dalam rehab-rehab gedung sekolah.

Eko mempertanyakan pola atau mekanisme yang digunakan Disdikpora dalam melakukan penunjukan pihak konsultan pengawas.

Karena akibat adanya dominasi tersebut, kualitas proyek sangat buruk, seperti yang terlihat di SMPN 15 serta beberapa SD yang telah dibangun.

"Belum apa-apa sudah bocor. Inilah salah satu akibat penunjukan konsultan pengawas didominasi oleh satu orang. Belum lagi, konsultan perencana dan pengawas orangnya sama. Sedangkan rekanan yang mengambil proyek anakannya dari pengawas itu. Bagaimana bisa hasilnya bagus kalau begini polanya," kata Eko Supriadi.

Terkait hal itu, Kepala Disdikpora Denpasar AA Gede Wiratama yang didampingi Kabid Pemuda dan Olahraga Made Adnyana mengaku saat ini pihaknya terkendala tenaga teknis.

Saat ini, pihaknya tidak memiliki tenaga teknis yang bisa membantu Disdikpora dalam penanganan proyek fisik.

Bahkan, pihaknya telah meminta ke Dinas PUPR juga tidak bisa dibantu, karena mereka juga kurang tenaga.

Adnyana menambahkan, terhadap penunjukan langsung tersebut bisa dilakukan pada proyek yang nilainya di bawah Rp 200 juta.

Pihaknya saat ini hanya memiliki sekitar delapan konsultan pengawas.

Karena itu, bila ada pengawas-pengawas yang bisa digunakan untuk proyek-proyek pembangunan sekolah, bisa diinformasikan sehingga semakin banyak ada pengawas.

"Selama ini kami terkendala dengan informasi tentang pengawas. Kami sangat terbatas dalam hal ini, sehingga kami gunakan yang telah ada untuk membantu pembangunan yang berjalan," katanya. (*)

Kumpulan Artikel Denpasar

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved