Perwakilan Tenaga Pengabdi Kesehatan Temui Bupati, Berharap Jalur Prioritas Pada Rekrutmen PPPK 2024

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Para tenaga pengabdi kesehatan di lingkungan Pemkab Bangli temui Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Kamis (11/1/2024). 

Pertemuan tersebut menindaklanjuti harapan para tenaga pengabdi, agar bisa diikutsertakan dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Bangli. 

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Bangli, dr Nyoman Arsana, Sekretaris Diskes Bangli dr AA Dwi Wulantari, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Bangli, I Made Mahindra Putra. 

Sedangkan dari tenaga pengabdi kesehatan, diwakilkan oleh 10 orang.

Baca juga: Kejari Klungkung Telah Periksa 40 Saksi, Dugaan Penyelewengan BUMDes Desa Dawan Kaler Terus Bergulir

Diketahui pada 3 Januari 2024, para tenaga pengabdi telah menyampaikan aspirasi ke DPRD Bangli. 

Hasil pertemuan tersebut, pihak dewan menyarankan agar para tenaga pengabdi juga melakukan audiensi pada Bupati Bangli. 

Salah satu perwakilan tenaga pengabdi, Sang Made Adiatma Putra mengungkapkan, audiensi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya (bersama DPRD Bangli). 

Yang mana tujuannya untuk menyampaikan aspirasi terkait nasib dari para pengabdi. 

Adiatma mengatakan, total ada 118 tenaga kesehatan dengan status pengabdi. 

Kendati dari segi pekerjaan sama dengan para ASN, namun pengabdi kesehatan mendapat upah hanya berdasarkan jasa pelayanan (Jaspel).

Baca juga: Babinsa Wajib Kumpulkan Sampah Plastik 200 Kilogram Per Hari

Bahkan, lanjutnya, 118 tenaga pengabdi ini memiliki masa pengabdian beragam. Mulai dari tahunan hingga belasan tahun. 

Karenanya ia berharap dengan pertemuan ini, dibukakan jalur prioritas dalam rekrutmen 2024. 

"Besar harapan kami di tahun 2024, Bupati membuka rekrutmen PPPK," ucapnya. 

Lantas disinggung mengenai jawaban bupati atas aspirasi yang disampaikan, Adiatma mengatakan jika Bupati Sedana Arta meminta para pengabdi menunggu. 

Sebab akan dilakukan pemetaan kebutuhan pegawai di masing-masing OPD. "Selain itu perlu dilakukan kajian terkait anggaran," tandasnya.

Baca juga: Digerebek Polda Bali, Petugas Temukan Wanita Tak Sadarkan Diri, Tengah Proses Aborsi