Hari Pertama, 5.540 Kotak Suara Didistribusikan

TRIBUN-BALI. COM, SINGARAJA - Sebanyak 5.540 kotak suara Pemilu mulai didistribusikan oleh KPU Buleleng, Senin (12/2).

Distribusi hari pertama ini menyasar lima kecamatan, terdiri dari Kecamatan Seririt, Busungbiu, Gerokgak, Tejakula dan Kubutambahan.

Dari pantauan di gudang logistik Desa Pemaron, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, distribusi dilakukan dengan menggunakan 53 armada berupa truk dan pikap.

Puluhan armada itu  disiapkan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Proses pendistribusian ditinjau langsung oleh Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kd Putra Narendra, serta Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, jumlah kotak suara yang didistribusikan di Buleleng sebanyak 11.375 buah, untuk 2.275 TPS.

Dimana masing-masing TPS ada 5 kotak suara yang akan diserahkan, dengan rincian kotak untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Buleleng.

Pendistribusian ini dilakukan selama dua hari, terhitung sejak Senin hingga Selasa (13/2).

Dimana pendistribusian hari pertama dilakukan di lima kecamatan, terdiri dari Kecamatan Seririt, Busungbiu, Gerokgak, Tejakula dan Kubutambahan, dengan jumlah 5.540 kotak.

Baca juga: APK Caleg Hingga Capres dan Cawapres Masih Banyak Ditemukan Pada Masa Tenang di Badung

Sementara pendistribusian hari kedua dilakukan di Kecamatan Buleleng, Sawan, Sukasada dan Banjar dengan jumlah 5.835 kotak.

Lidartawan menyebut dirinya sengaja turun meninjau proses pendistribusian di Buleleng, untuk memastikan tidak ada keterlambatan maupun kekurangan logistik seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.

Proses pendistribusian ini mendapat pengawalan ketat dari polisi.

"Pendistribusian sudah dimulai dari jam 4 subuh. Kalau bisa besok (Selasa) dimulai dari jam 3 subuh biar tidak mengganggu lalu lintas. Di jalan dikawal patwal dari depan dan belakang. Setiap truk sudah diatur jumlah kotaknya, sehingga tidak ada yang tertukar antar desa," katanya.

Ditambahkan Lidartawan, tidak ada persyaratan khusus untuk sopir yang dilibatkan dalam proses pendistribusian.

Pihaknya hanya memastikan sopir tersebut telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) serta kendaraannya memiliki STNK dan sudah diuji KIR.