Hadi Tjahjanto Dikabarkan Ganti Mahfud MD Jadi Menkopolhukam, Dibocorkan Ahmad Sahroni

Hadi Tjahjanto Dikabarkan Ganti Mahfud MD Jadi Menkopolhukam, Dibocorkan Ahmad Sahroni

ISTIMEWA
Mantan Panglima TNI sekaligus Komandan Lapangan MotoGP Mandalika Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja langsung untuk memastikan MotoGP Mandalika lancar. 

"Saya tidak ingin berandai-andai. Biarkan saja dia menjadi berita sampai akhirnya berlalu dan dilupakan," kata Yusril kepada Tribunnews, Senin (5/2/2024).

Yusril juga menyatakan kabar ini hanya diembuskan oleh para pengamat politik dan hal ini menurut dia hanya sebagai bagian dari prediksi.

Oleh karena itu, pakar hukum tata negara tersebut enggan lebih jauh merespons kabar yang melibatkan namanya itu.

Hanya saja, Yusril menghormati apa yang menjadi prediksi dari para pengamat.

"Setahu saya itu prediksi para pengamat seperti Ujang Komarudin dan lain-lain Itu perkiraan dan analis akademis mereka. Saya menghargai pandangan para akademisi. Saya memilih diam untuk tidak memberikan tanggapan terhadap isu tersebut," tukas Yusril.

Sebelumnya memang beredar analisis pengamat menyebutkan nama Yusril Ihza Mahendra menjadi calon pengganti Mahfud MD menjadi Menko Polhukam.

Ada satu hal yang sedikit mengganjal analisis tersebut. Yakni tidak sesuai dengan keinginan Jokowi untuk memilih Menko Polhukam dari kalangan non-partai.

Sementara itu, hingga kini Yusril adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

Bukan suatu kemustahilan jika hal itu terjadi lantaran Jokowi memang dikenal sulit ditebak masalah pergantian menteri dalam kabinetnya.

Buktinya, Mahfud MD adalah satu-satunya profesional dan ahli yang bukan seorang aparat TNI maupun Polri.

Padahal, deretan daftar Menko Polhukam sebelumnya didominasi prajurit berpangkat jenderal alias bintang empat.

Harus Profesional

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing memiliki pendapat mengenai sosok pengganti Mahfud MD yang menjadi Menko Polhukam kendati pemilihan dan pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Kata Emrus, pejabat Menko Polhukam harusnya seorang profesional atau bukan dari kalangan partai politik.

Namun, jika pejabat itu terpaksa dari golongan parpol, ia mengajukan beberapa nama.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved