Penyampaian LKPJ Bupati Klungkung 2024, Akui Masalah Penanganan Sampah Belum Optimal

SEMARAPURA,TRIBUN-BALI.COM - Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klungkung tahun 2023.

Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung Pj Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika.

Anak Agung Gde Anom mengatakan, penyampaian LKPJ Bupati Klungkung Tahun 2023 selain memenuhi kewajiban konstitusi juga dimaksudkan sebagai upaya membangun transparansi dan memperkuat checks and balances penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh DPRD.

"LKPJ Bupati Klungkung Tahun 2023 ini memuat tentang berbagai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Klungkung, baik makro maupun mikro, yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan dan tugas kepala daerah," ujar Anak Agung Gde Anom, Kamis (21/3/2024).

Sementara Pj Bupati Klungkung Nyoman Jendrika dihadapan anggota DPRD Klungkung, menyampaikan
Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klungkung pada Tahun 2023 sebesar 4,70 persen meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 3,12?n dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sebesar 5,71%. 

PDRB atas harga berlaku pada Tahun 2023 mencapai sekitar Rp10,080 triliun rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 9,210 triliun rupiah.

PDRB atas harga konstan mengalami peningkatan dari 5,770 triliun rupiah menjadi 6,041 triliun rupiah.

Lapangan usaha pendukung utama struktur perekonomian Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi dan industri pengolahan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 sebesar 73,11 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 72,55. 

Baca juga: 100 Ton Sampah Plastik Kepung Pantai di Badung, Pembuangan Hanya Bisa ke TPA Suwung

Tingkat kemiskinan kabupaten klungkung pada tahun 2023 sebesar 5,61 persen menurun dibandingkat dengan tahun 2022 yang sebesar 6,07 persen. Untuk tingkat kemiskinan ektrem pada tahun 2023 sebesar 0,03 persen

"Prevalensi stunting pada tahun 2023 adalah sebesar 4,8 persen menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 4,35 persen," ungkap Jendrika.

Jendrika juga menyampaikan sejumlah keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, dan telah terbukti membawa Kabupaten Klungkung diakui di tingkat Nasional.

Misalnya dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 tahun berturut-turut, mendapatkan penghargaan kabupaten peduli HAM 8 tahun berturut-turut, penghargaan Kabupaten layak anak tingkat madya dan meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA)

"Disamping keberhasilan yang telah dicapai, disadari masih ada kekurangan atau kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," ungkap Jendrika.
Misalnya pengelolaan sampah yang belum optimal dimana masih terdapat ketimpangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dengan kemampuan daerah mengelola sampah tersebut. Kondisi ini diperparah dengan overload-nya TPA Sente, serta belum optimalnya kemampuan desa dalam mengolah sampah dan relatif rendahnya partisapsi masyarakat dalam mengolah sampah dari sumbernya.

Serta kualitas infrastruktur yang belum memadai, misalnya banyaknya jalan yang menuju destinasi/daerah sasaran investasi dalam kondisi rusak/belum terbangun dan infrastruktur pelayanan air minum yang belum optiminal.

Baca juga: Uang Hasil Curi Motor Dipakai Judi Online, Teguh Junaedi Berhasil Diamankan Polsek Denpasar Utara

Demikian juga pada infrastruktur dibidang pendidikan dan kesehatan kondisinya masih belum optimal. Juga perlu diperhatikan adanya ketimpangan kualitas infrastruktur di Klungkung daratan dengan kepulauan Nusa Penida.
 
"Untuk itu dibutuhkan dukungan, kerjasama dan partisipasi aktif dari semua pihak, khususnya Anggota Dewan yang terhormat, dengan bersinergi mencari solusi atas segala permasalahan yang ada," jelas Jendrika. (*)