Jadwal Padat Ngurah Ambara Usai Gantikan AWK di DPD RI, Rapat Bareng Dubes Hingga Sesi Foto

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Usai dilantik menjadi Anggota DPD RI Perwakilan Bali, Gede Ngurah Ambara Putra langsung menjalani sejumlah agenda.

Dihubungi Tribun Bali, Wardana selaku Staf Ngurah Ambara mengatakan, Ngurah Ambara mengikuti rapat dengan Duta Besar (Dubes) usai dilantik.

“Bapak lagi meeting. Saya stafnya, Wardana. Kebetulan habis pelantikan, langsung mengikuti rapat dengan Dubes,” ungkapnya saat dihubungi Tribun Bali, Kamis 28 Maret 2024.

Baca juga: Selamat Jalan Bli Komang Artika, Karyawan BUMN Tewas di Jembrana, Kecelakaan Sulit Dihindari

Usai mengikuti rapat, Ngurah Ambara diagendakan untuk melakukan session foto dalam rangka melengkapi berkasnya sebagai Anggota DPD RI yang baru.

“Ada session foto untuk kelengkapan beliau,” pungkasnya.

Diketahui, Gede Ngurah Ambara Putra secara resmi diambil sumpah/janjinya sebagai Anggota DPD RI Perwakilan Bali pada Kamis 28 Maret 2024 pagi.

Dipimpin Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, pengambilan sumpah/janji itu berlangsung di Gedung Nusantara V MPR/DPD RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Pengalaman Buruk Ni Wayan Srimertanadi di Kintamani, Berakhir dengan Kejar-kejaran hingga Ubud

Pasalnya, Ngurah Ambara Putra dilantik sebagai Anggota Pergantian Antarwaktu (PAW) dari Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK).

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menerangkan, sosok yang menjadi pengganti dalam rangka Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah suara terbanyak berikutnya.

“Iya suara terbanyak berikutnya (menjadi pengganti),” ungkap Lidartawan saat dihubungi Tribun Bali, Rabu 27 Maret 2024.

Baca juga: Selamat Jalan Wayan Karma, Setia Layani Rakyat Gianyar Hingga Meninggal, Tangis Simon Pecah

Sehingga, yang akan menjadi pengganti AWK adalah Gede Ngurah Ambara Putra.

Sebab, Ngurah Ambara menduduki posisi kelima tertinggi raihan suara calon Anggota DPD RI Dapil Bali pada Pemilu 2019.

Ngurah Ambara berhasil mengoleksi 120.428 suara pemilih.

Kendati demikian, Ngurah Ambara pada Pemilu 2024 kembali berlaga memperebutkan kursi DPR RI melalui Gerindra.

Padahal, seorang DPD RI diwajibkan independen dan terbebas dari jabatan pengurus pada partai politik. 

Menanggapi hal ini, Lidartawan menerangkan, yang tidak diperbolehkan yakni ketika yang bersangkutan menjabat sebagai pengurus partai politik.

“Kalau yang nggak boleh itu kan pengurus partai politik. Dia dulu kedudukannya kan tidak partai politik. Ini kan bicara dulu,” pungkas Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan.

Sebelumnya, Badan Kehormatan (BK) DPD RI memberhentikan salah satu Anggota DPD RI dapil Bali, Arya Wedakarna.

Dari cuplikan video yang beredar pada Jumat 2 Februari 2024, putusan itu dibacakan oleh Made Mangku Pastika yang sama-sama Anggota DPD RI dapil Bali.

Dalam putusannya, Mangku Pastika mengatakan AWK terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik dan/atau tata tertib DPD RI sebagaimana yang diatur dalam UU MD3.

Sehingga, Badan Kehormatan DPD RI memutuskan untuk memberikan sanksi berat yakni pemberhentian tetap Arya Wedakarna sebagai Anggota DPD RI.

“Berdasarkan Pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan DPD RI nomor 1 Tahun 2021, Badan Kehormatan DPD RI memutuskan dan menetapkan bahwa teradu Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS, S.E., (M.Tru)., M.Si Anggota DPD RI dari Provinsi Bali terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik dan/atau tata tertib DPD RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3 dengan sanksi berat pemberhentian tetap sebagai Anggota DPD RI.”

“Putusan ini selanjutnya dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPD RI,” ungkap Mangku Pastika.

Menanggapi pemberhentiannya ini, Arya Wedakarna angkat bicara. Pasalnya, dia mengaku tak malu dipecat dari DPD RI karena laporan dari MUI.

Sebab, dia menegaskan membela Agama Hindu Bali.

“Intinya saya tidak malu dipecat dari DPD RI karena laporan MUI, kan yang saya bela Agama Hindu Bali,” ungkapnya saat dihubungi Tribun Bali, Jumat 2 Februari 2024 lalu.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo resmi menandatangani pemberhentian Anggota DPD RI 2019-2024 Dapil Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Bali, penandatanganan pemberhentian AWK-sapaan akrab Arya Wedakarna, dilakukan pada Kamis 22 Februari 2024 lalu.

Kendati demikian, AWK pasalnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan yang didaftarkan tertanggal 20 Februari 2024 itu teregister dengan nomor pendaftaran PTUN.JKT-20022024WGW.

Bahkan, AWK juga telah bersurat kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari agar menunda proses Penggantian Antarwaktu (PAW).