Terima Aspirasi Puluhan Tenaga Kontrak Sopir, Ketua DPRD Klungkung Segera Perjuangkan ke Pusat

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Puluhan tenaga kontrak sopir di Pemda Klungkung, resah dengan nama mereka yang tidak masuk database BKN (Badan Kepegawaian Negara).

Mereka khawatir hal itu membuat mereka tidak mendapat formasi untuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Setekah berkumpul dan membuat kesepakatan, para sopir ini langsung menyampaikan aspirasinya ke Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, Jumat 29 Maret 2024.

Karena libur, awalnya beberapa sopir menyampaikan aspirasi langsung ke kediaman pribadi ketua dewan.

Baca juga: Puluhan Tenaga Kontrak Sopir di Klungkung Merasa Dianaktirikan, Tuntut Keadilan

Namun ketua dewan memutuskan menerima aspirasi para tenaga kontrak sopir ini di Kantor DPRD Klungkung, Jumat 29 Maret 2024.

Koordinator tenaga kontrak sopir, I Nengah Artawan memohon ke ketua dewan untuk membawa aspirasi mereka ke pemerintah pusat.

Mereka ingin para tenaga kontrak sopir juga masuk database BKN, seperti halnya tenaga teknis, guru, ataupun tenaga kesehatan.

Sehingga, ke depan bisa ada harapan bagi mereka untuk menjadi PPPK.

"Kami mempertanyakan kepada Pemkab Klungkung rasa keadilan dan adanya perbedaan proses pendataan pegawai bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk masuk data base, dari pendataan tahun 2022 dan 2023, masak sopir tidak dianggap," kata Artawan.

Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom mengatakan, aspirasi para tenaga kontrak sopir ini akan segera ditindaklanjuti.

Ia pun memahami apa yang menjadi keresahan para tenaga kontrak sopir tersebut.

Namun diakuinya, database kepegawaian tersebut dibuat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menpan RB.

"Kami ingin semua diangkat, tidak administrasi saja, guru, dan lainnya, sopir juga harus bahkan kami dari DPRD sempat tanya ke pusat masalah ini, dan dalam waktu dekat setelah bulan puasa kami ke Menpan RB lagi, semua harus diangkat tanpa kecuali biar tidak ada kecemburuan," kata Gung Anom yang juga Ketua DPC PDIP Klungkung ini.

Dikatakan saat ini untuk sopir damkar ada peluang masuk database.

Sehingga besar peluang sopir lain juga masuk database.

Jika tidak, hal ini akan rentan menimbulkan kecemburuan.

"Bersama Pj Bupati kami akan carikan solusi lagi, untuk teman-teman sopir silahkan terus koordinasi, terkait apa yang kami aspirasikan, semua wajib terbantu," ungkap dia. (mit)

Kumpulan Artikel Klungkung