APBD Bali 2023 Surplus Atau Defisit Buat DPRD Bali Bingung, Sidang Paripurna Diwarnai Interupsi!

TRIBUN-BALI.COM, Bali - Pernyataan Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali 2023.

Pada penyampaian LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah Provinsi Bali 2023 defisit dibantah oleh DPRD Bali.

Saat penyampaian rekomendasi LKPJ pada sidang paripurna, yang disampaikan oleh Gede Kusuma Putra selaku Kordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali 2023, justru menyatakan APBD 2023 itu surplus pada rapat paripurna, Senin 22 April 2024.

Kusuma Putra menyatakan, ada surplus sebesar Rp 162 miliar lebih dan silpa tahun Rp 166 miliar serta ada silpa terikat Rp 102 miliar. Katanya defisit itu hanya potensi tapi faktanya tidak.

Baca juga: HUJAN Deras di Denpasar & Badung! Sebabkan Pohon Tumbang & Timpa Penyengker Pura Dalem Lingsir

Baca juga: LOWONGAN PPK & PPS, Bangli Rekrut Dengan Gaji Rp 2,2 Juta dan Rp 1,8 Juta

“Jujur saya sampaikan APBD 2023 potensi defisit atau kekurangan bayar Rp 1,9 trilun memang. Itu baru potensi tidak fakta.

Fakta yang saya sebutkan APBD surplus. APBD punya silpa. Bayangkan TAPD diam kami diam di sini Pemerintah Provinsi Bali itu bisa terjadi. Tapi kan kami semua punya akal budi dan berbudaya, tidak mungkin itu kita biarkan. Karena itulah kami berkali kali menyampaikan," ucap Kusuma Putra.

Bahkan, suasana sidang paripurna sempat diwarnai instrupsi saat Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya memberikan sambutan pendapat akhir, oleh Ketua Komisi I DPRD Bali yang juga masuk dalam anggota Badan Anggaran, I Nyoman Budiutama. Budiutama menyela, dan meminta kepastian soal kondisi APBD 2023.

“Tanggapan terkait kami perlu meminta jelaskan. Begini pak apa yang kami sampaikan soal dua lembaga dan rekomendasi. Ini penting kami sampaikan karena ada perbedaan persepsi.

Tadi sudah didengar. Kami selaku badan anggaran dan eksekutif tetap diatakan defisit. Apa yang benar, defisit atau surplus.

Supaya tidak ada permasalahan persepsi. Jangan sampai dua lembaga ini legislatif dan eksekutif terkait APBD 2023 perbedaan persepsi, surplus atau defisit, pak?. Ini harus ada persamaan," kata Budiutama.

Setelah itu Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, meminta Pj Gubernur Bali melanjutkan sambutannya karena disela oleh I Nyoman Budiutama.

Kemudian, Koordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah 2023, Gede Kusuma Putra, dipersilakan memberikan penjelasan oleg Adi Wiryatama.