TANAH di Bali Kian Mahal? Mudahkan Milenial & Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

“Cari tahu kebutuhannya apakah beli atau sewa. Jika memungkinkan, bisa memanfaatkan dukungan dari pemerintah, seperti subsidi,” tutur Agus.

Selanjutnya, gen Z dan milenial juga bisa mempertimbangkan opsi kolaborasi dengan pasangan bagi mereka yang merencanakan menikah atau berumah tangga.

Apabila masih belum mencukupi, maka mereka bisa meningkatkan keahliannya untuk mencari tambahan pendapatan.

"Kalau rumah menjadi kebutuhan, milenial atau gen Z bisa menabung lebih dulu untuk uang muka sehingga mengurangi cicilan. Bisa juga memilih KPR Gaess tadi yang menawarkan opsi bayar bunga selama dua tahun sehingga meringankan cicilan di awal,” tandasnya.

SOLUSI Harga Rumah & Tanah Mahal di Bali

Menanggapi mahalnya harga tanah dan rumah di Bali, DRM Business Kantor Wilayah 3 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Carly Tambunan turut merasakan hal itu. 

Ia tidak memungkiri banyaknya investasi baik asing maupun lokal, dalam bidang properti di Bali seiring dengan kian majunya perkembangan bisnis pariwisata dan turunannya. 

Namun tanpa disadari, hal ini juga berimbas pada kenaikan perumahan baik rumah subsidi maupun non subsidi (komersil). 

Tentu saja itu menyebabkan sulitnya Gen Z atau milenial untuk membeli rumah, apalagi jika mereka adalah pekerja rentan dengan upah UMK atau UMR yang berkisar Rp 2 juta sampai Rp 3 jutaan. 

"Jadi gimana sih caranya harga rumah biar gak melambung tinggi. Pertama pemerintah harus punya land bank semacam tanah yang dikuasai pemerintah. 

Lalu dikelola oleh pemerintah bersama pengembang, agar harga rumah dan tanah bisa terkontrol dan tidak naiknya drastis," sebutnya. 

Kemudian, biaya serta perizinan dipermudah dan ditekan agar harga rumah dan tanah juga bisa ditekan. Lalu pajak yang perlu dilihat dan direlaksasi. Subsidi atau kebijakan yang pro rakyat dari pemerintah dianggap akan membantu masalah harga rumah dan tanah yang terlalu tinggi ini. 

Sementara dari sisi biaya, pemerintah juga harus memiliki dana abadi, semisal dana dari kelolaan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan atau sumber lainnya. 

Dan dana itu, yang bisa digulirkan ke masyarakat, bukan hanya kepada nasabah atau debitur berpenghasilan rendah tapi semua lapisan masyarakat. Tentu saja ini semua harus melalui diskusi agar menemukan formulasi yang terbaik. 

(*)