Syuting Ilegal di Bali & Langgar Izin Tinggal, Imigrasi Deportasi Dua Produser Korea Selatan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dua Warga Negara Asing (WNA) asal Korea Selatan dinyatakan melanggar penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dan melakukan syuting ilegal di Bali.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai pun memutuskan mendeportasi mereka.

Keduanya yakni seorang laki-laki berinisial YJC (49) dan seorang perempuan berinisial NJ (33). Mereka adalah produser yang bertanggung jawab dalam proses pembuatan program variety show “Pick Me Trip in Bali”.

Baca juga: Imigrasi Ngurah Rai Bali Periksa Kru dan Artis Korea Selatan dari Variety Show Pick Me Trip

YJC dan NJ telah dideportasi Sabtu kemarin.

Pick Me Trip merupakan variety show dengan konsep perjalanan yang pemainnya dipilih secara real time oleh penonton. Kali ini Bali terpilih menjadi lokasi tujuan.

Sederet artis Korea ternama mulai dari Hyoyeon SNSD, Bomi Apink, Lim Na Young, Choi Hee hingga Dita Secret Number hadir sebagai pemain.

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai memeriksa 31 orang WNA asal Korea Selatan dan satu WNI atas dugaan pelanggaran izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh produser dalam pembuatan reality show “Pick Me Trip in Bali”.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Suhendra mengatakan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), YJC dan NJ terbukti telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dan juga tidak melengkapi izin produksi film oleh orang asing di Indonesia.

“Produser program selaku pemohon telah mengajukan permohonan izin untuk pembuatan film atau video ke KBRI Seoul, dan KBRI Seoul telah memberikan rekomendasi terkait permohonan tersebut disertai dengan poin-poin yang perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut,” ujar Suhendra, Minggu (28/4).

Baca juga: Imigrasi Ngurah Rai Bali Periksa Kru dan Artis Korea Selatan, Ini Respon Menparekraf Sandiaga Uno

Namun dalam perkembangannya, pemohon tidak menghubungi kembali KBRI Seoul.

Kemudian didapatkan informasi bahwa kru dan artis tersebut sudah berada di Indonesia tanggal 21 April 2024 untuk melakukan pembuatan film tanpa menjalankan rekomendasi yang diberikan KBRI Seoul.

“Kemudian KBRI Seoul berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, melalui Direktur Perfilman Musik dan Media meneruskan informasi tersebut kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai,” ungkap Suhendra.

Dari 31 WNA Korea Selatan dan 1 WNI yang telah diperiksa, 15 WNA Korea Selatan dan 1 WNI telah kembali ke Korea Selatan pada Jumat 26 April 2024. Sedangkan 14 lainnya telah kembali ke negaranya sehari setelahnya.

“YJC dan NJ telah kami deportasi pada Sabtu malam menggunakan maskapai Malaysia Airlines rute Denpasar-Kuala Lumpur-Seoul. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh YJC dan NJ, kami kenakan pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," jelasnya.

Atas dasar tersebut, mereka berdua masuk dalam daftar penangkalan.

Mengenai visa untuk tujuan pembuatan film, Imigrasi telah mengeluarkan kebijakan visa indeks C13 (single entry) dan D14 (multiple entry) yang dapat diajukan secara online melalui laman evisa.imigrasi.go.id.

“Hal tersebut merupakan komitmen Imigrasi dalam memberikan kemudahan pelayanan permohonan visa,” demikian kata Suhendra.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun mengatakan, persoalan kru dan artis Korsel ini sudah disampaikan oleh penanggung jawabnya. Mereka akan menyelesaikan masalah visa atau izin tinggalnya untuk bekerja dalam hal melakukan syuting di Bali.

Namun dalam perjalanan, mereka tidak melakukan pengajuan visa untuk bekerja sehingga terjadi pelanggaran. Meski demikian, ia mengaku tetap melakukan pendekatan humanis.

Mereka tidak ditahan dan sudah kembali ke negaranya.

Tetapi penanggung jawab tim produksi variety show Pick Me Trip in Bali diperiksa Imigrasi Ngurah Rai dan akan dikenakan sanksi administratif. "Syuting ini mengenai promosi pariwisata Bali. Jadi kami lakukan pendekatan humanis," jelasnya.

"Mungkin ada misinformasi terkait hal itu (penggunaan visa). kami longgar (terkait perizinan syuting), tetapi harus ikuti aturan yang ada di Indonesia," demikian jelas Tjok Bagus Pemayun. 

Baca juga: Menparekraf Sandiaga Dorong Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan di Kabupaten Badung

Sandiaga: Tak Ada Denda Rp 1,2 Miliar

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait masalah ini. Sandiaga berharap tidak ada salah persepsi agar tak membias.

Ia menggarisbawahi tetap ingin mempromosikan Bali dan memfasilitasi kemudahan untuk syuting di lokasi yang ada di Bali.

Namun, kata Sandiaga, semua itu harus mengacu kepada visa dan regulasi yang berlaku.

"Dari kemarin kami berkoordinasi terus (dengan Dispar Bali dan Imigrasi Ngurah Rai). Tapi yang harus kita perhatikan adalah bahwa semua kegiatan sesuai dengan perundang-undangan," ujar Sandiaga.

"Itu mudah diajukan (izin syuting film kepada WNA) dan mestinya prosesnya cepat. Seandainya yang terjadi kemarin perlu kami sampaikan pesan bahwa kami sangat welcome. Tapi mohon disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk aturan imigrasi yang berlaku," sambungnya.

Informasi yang beredar, atas pelanggaran keimigrasian ini, tim produksi Pick Me Trip in Bali didenda Rp 1,2 miliar. Sandiaga pun membantah kabar ini.

"Tidak dilakukan (denda Rp 1,2 miliar) karena itu potensi hukuman atau sanksi terberatnya. Tapi setelah ditangani dengan pendekatan yang sangat humanis dan memberikan ruang untuk kerja sama kedepan, kami hanya memberikan sanksi administratif," paparnya. (tribun bali/zae/ian)

>>> Baca berita terkait <<<