Usai NPHD, Dana Pengamanan Pilkada Akan Cair Sebesar Rp 132 Miliar 

TRIBUN-BALI.COM, Bali - Pemerintah Provinsi Bali adakan pendatanganan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) Pengamanan Pemilukada Serentak Tahun 2024 pada, Senin 29 April 2024.

Setelah NPHD dilaksanakan dana pengamanan untuk Pilkada 2024 akan segera cair. 

Penyerahan dihadiri, kepala daerah kabupaten/kota atau yang mewakili, Sekda Bali Dewa Made Indra  dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bali I Gusti Nguran Wiryanata, Polda, Korem, Kodam,  Polres, dan Kodim di seluruh Bali.

Total hibah  yang diberikan  Rp. 132.109.227.932. 

Wiryanata menyatakan dalam sambutannya anggaran tersebut digunakan  pengamanan pemilu kepala daerah dilaksanakan 27 November 2024 dan tahapan sudah mulai Januari 2024.  

"Selanjutnya terkait dengan peraturan KPU  tersebut diperlukan adanya pengamanan dalam setiap tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil tahun 2024,” kata, Wiryanata. 

Setelah penandatangan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) paling lambat cair 14 hari.

Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota se-Bali. Pencairan untuk pengamanan sekaligus dilakukan  tidak sebagian seperti pencairan NPHD untuk KPU dan Bawaslu. 

"Astungkara selesai melalui proses koordinasi yang sangat baik dan berjalan lancar seluruh jajaran pemerintah daerah baik itu provinsi kabupaten/kota serta menyuluruh jajaran TNI dan Polri di Bali menyepakati melaksanakan penandatanganan NPHD pendanaan pengamanan Pemilu secara serentak hari ini,” imbuhnya. 

Hal yang sama juga sudah dilaksnakan sebelumnya pada saat penandatanganan NPHD, pendanaan pemilu serentak 2024 dengan KPU/Bawaslu  9 November 2023. 

Baca juga: KPU Gianyar Optimis Capai Target Partisipasi 80 persen di Pilkada 2024, Figur Paslon Jadi Penentu

Baca juga: Menuju Pilkada Bali 2024, Pendaftar Sepi, KPU Klungkung Perpanjang Masa Pendaftaran Rekrutmen PPK

Pendanaannya dilaksanakan dengan cara  sharing pendanaan yang dibebankan kepada APBD masing-masing pemerintah daerah secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing kabupaten/kota Rinciannya,

- Pemprov Bali total Rp 39.153.654.932.

- Badung Rp.16.579.128.000.

- Bangli Rp.6.877.129. 000.

- Buleleng Rp 12.600.000.000.