SYARAT Pilkada 2024 Dianggap Berat! Calon Perseorangan Sepi Pendaftar, Baru 2 Pasangan ke KPU

TRIBUN.BALI-COM - Syarat dukungan untuk bakal calon kepala daerah, jalur perseorangan pada Pilkada Serentak 2024, dinilai memberatkan jika dibandingkan syarat calon perseorangan anggota DPD RI pada Pemilu 2024.

Syarat itu di antaranya harus mendapatkan dukungan warga, yang memiliki hak pilih dengan hitungan persentase 10 persen dari jumlah di daerah itu.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 41 ayat 1 huruf a UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan untuk Pemilih (JPPR), Nurlia Dian Paramita menilai syarat itu sangat memberatkan dibanding dengan pencalonan DPD RI.

“Syarat ini sangat memberatkan. Berbeda jauh dengan syarat pencalonan perseorangan calon anggota DPD yang relatif dapat dijangkau semua pihak,” ujar Mita saat dihubungi, Sabtu (11/4).

Dengan hitungan yang sama misalnya, syarat calon DPD perseorangan di suatu daerah yang jumlah penduduknya 1 juta-5 juta, maka ia hanya membutuhkan syarat dukungan 2 ribu pemilih, sebagaimana diaturnya dalam Pasal 183 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Perbedaannya sangat jauh sekali, yakni 100 kali lipatnya pencalonan perseorangan kepala daerah. Maka wajar saja jika minim pendaftaran,” jelasnya.

Mita menilai, minimnya pencalonan perseorangan dalam Pilkada 2024 bisa juga menunjukkan adanya penguatan kelembagaan partai politik pasca-pemilu 2024. Di mana basis massa yang telah diorganisir atau dimobilisasi oleh partai politik saat Pemilu 2024 masih sulit ditembus oleh calon perseorangan.

Baca juga: KEBAKARAN Wantilan Pura Bias Tugel Nusa Dua Bali, Kerugian Ditaksir Rp 300 Juta, Simak Beritanya!

Baca juga: GURU Hanya 7 Orang, SDN Belimbingsari Terancam Tak dapat Siswa Lagi, Disdikpora Bakal Lakukan Ini!

“Ini konsekuensi pemilihan yang dilakukan di tahun yang sama dengan pelaksanaan pemilu,” tuturnya.

“Saya kira meskipun minim pendaftarannya, ruang demokrasi masih memungkinkan adanya calon perseorangan mendaftar meskipun dengan syarat dan situasi yang tidak mudah atau berat,” pungkasnya.

Tercatat, baru dua pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dukungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Jumat (10/12).

"Dua pasangan bakal pasangan calon walikota dan wakil wali Kota Gorontalo perseorangan sudah menyerahkan dukungannya," kata Anggota KPU RI, Idham Holik.

Dua pasangan ini merupakan pihak yang terdata sudah menyerahkan dukungan sejak KPU mulai menerima penyerahan dokumen pada Rabu (8/5). KPU memberi waktu hingga lima hari ke depan untuk proses penyerahan dokumen.

Sementara itu, 2 bakal pasangan calon untuk pemilihan gubernur, 100 bakal pasangan calon untuk pemilihan bupati, dan 20 bakal pasangan calon untuk pemilihan walikota telah menerima akun Sistem Informasi Pencalonan atau Silon tapi belum menyerahkan dukungannya ke KPU.

"Bakal pasangan calon tersebut telah menerima akun Silon dan kini sedang memproses unggah data dukungannya ke Silon tersebut," jelas Idham.

Lebih lanjut, Ketua Divisi Teknis KPU RI ini lalu mengungkapkan jumlah bakal pasangan calon perseorangan pada Pilkada 2020 lalu.

Angka itu hampir setengah dari jumlah bakal pasangan calon yang saat ini sedang mengunggah datanya ke Silon. (tribun network)

Tak Cukup Modal Sosial dan Kapital

PASANGAN bakal calon kepala daerah jalur perseorangan yang kontestasi di Pilkada Serentak 2024 diprediksi bakal banyak yang tumbang dibandingkan calon diusung partai politik.

Hal itu dikarenakan dua faktor yakni sulit bersaing dari sisi modal sosial dan kapital. Hal ini jadi salah satu alasan pendaftaran calon perseorangan dalam Pilkada 2024 cenderung mengalami penurunan.

“Kandidat yang tidak memiliki modal sosial dan kapital yang kuat, tidak didukung dengan tim yang solid akan kesulitan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan,” kata Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati saat dihubungi, Jumat (10/5).

Padahal, lanjut Neni, kehadiran calon perseorangan ini menjadi alternatif bagi publik untuk mencegah calon tunggal.

Dari 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota yang menggelar pilkada, tercatat baru dua pasangan calon dari jalur perseorangan yang menyerahkan dokumen dukungan ke KPU RI.

Selain karena sulit bersaing dari segi modal sosial dan kapital, syarat dukungan yang ditetapkan KPU juga dinilai jadi penghambat.

KPU sendiri mengharuskan calon perseorangan tidak hanya menyerahkan kartu tanda penduduk atau KTP sebagai salah satu syarat untuk mendaftar, tapi juga formulir dukungan.

Kemudian persyaratan itu nantinya bakal diverifikasi secara administrasi dan faktur untuk kemudian dinyatakan lolos atau tidak oleh KPU.

“Dengan berbagai pertimbangan iya mending masuk melalui jalur partai karena cost in total lebih berat yang perseorangan daripada membeli kursi di partai,” tuturnya. (tribun network)