Ketua DPRD Badung, Putu Parwata Terima MDA Badung, Minta Peran Adat Dioptimalkan

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata, menerima audiensi dari Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung di ruang kerjanya pada Senin, 20 Mei 2024.

Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pengurus MDA menyampaikan inspirasi dan sejumlah usulan untuk mendukung kemajuan MDA Kabupaten Badung.

"Hari ini kami menerima tokoh-tokoh adat di Badung, khususnya dari MDA Kabupaten Badung. Mereka melakukan diskusi dengan saya sebagai Ketua DPRD Badung, dan ada beberapa masukan serta inspirasi yang disampaikan," ujar Putu Parwata.

Putu Parwata menjelaskan bahwa masukan dari MDA sangat rasional dan logis terhadap perkembangan situasi di masing-masing desa adat di Kabupaten Badung.

"Secara umum, saya mengingatkan agar fungsi desa adat dioptimalkan dalam situasi sekarang ini yang sedang berkembang di tiap desa. Terutama dengan percepatan pertumbuhan tamu, terutama tamu asing di masing-masing wilayah. Ini harus dijaga agar peranan desa adat bisa maksimal di seluruh Kabupaten Badung," tambahnya.

Baca juga: Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan Ny. Rai Wahyuni Sanjaya Galangkan Sosialisasi Kesehatan Kulit

Baca juga: TEGA Cabuli Anak Kandung, Caleg Gagal Terancam Dapat Tambahan Pidana Sepertiga Dari Ancamannya!

Ada beberapa usulan yang disampaikan oleh MDA kepada DPRD. Pertama, mereka mengusulkan adanya tempat berkumpul masyarakat dalam bentuk wantilan di MDA Kabupaten Badung.

Putu Parwata menyatakan dukungannya terhadap usulan ini dan mendorong percepatan proposal untuk pembuatan wantilan tersebut.
Kedua, MDA juga membutuhkan fasilitas tambahan, termasuk kebutuhan operasional di Majelis Alit di kecamatan hingga desa.

"Mereka membutuhkan fasilitas seperti kendaraan dan bensin yang memang urgent untuk pelayanan masyarakat oleh MDA Kabupaten maupun Majelis Alit di kecamatan dan desa. Kami mendorong agar pemerintah Kabupaten Badung memberikan perhatian untuk memfasilitasi kebutuhan ini," jelas Putu Parwata.

Ketiga, MDA mengusulkan adanya peningkatan insentif yang diberikan kepada pekaseh, pangliman, serta pengurus desa adat. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan pertimbangan untuk memberikan insentif kepada staf MDA, pengurus Majelis Alit, dan pengurus desa.

"Yang terakhir, mereka juga ingin mendapatkan dukungan untuk pengembangan adat, termasuk melakukan studi komparasi ke Badui atau suku-suku Dayak untuk menambah wawasan mereka. Pada prinsipnya, kami di DPRD sangat senang bisa menerima inspirasi dari tokoh-tokoh adat di Kabupaten Badung," ujarnya.

DPRD Kabupaten Badung berkomitmen untuk mendukung penuh apa yang menjadi kebutuhan adat, baik di tingkat majelis madya, alit, maupun desa adat.

"Kami sangat mendorong dan akan memfasilitasi apa yang mereka harapkan. Kebersamaan kami di pemerintahan Kabupaten Badung adalah kunci untuk mendukung perkembangan dan pelestarian adat di wilayah ini," katanya.(*)