5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Hal 188, Mahkamah Agung

TRIBUN-BALI.COM – Berikut soal dan kunci jawaban PKN Pendidikan Pancasila kelas 12 Kurikulum Merdeka halaman 188.

Di halaman 188 PKN Pendidikan Pancasila kelas 12 Kurikulum Merdeka terdapat 5 soal Pilihan Ganda yang harus dijawab oleh tiap siswa. 

Terdapat soal tentang Mahkamah Agung, UUD 1945, dan Hak Kewajiban.

Kunci jawaban ini bersifat alternatif, yang artinya para siswa bisa membuat jawaban lain berdasarkan jawaban ini.

Para siswa boleh memiliki jawaban mereka sendiri.

Semoga kunci jawaban ini dapat membantu proses belajar para siswa.

Soal-soal pada artikel ini sesuai dengan buku Pendidikan Pancasila kelas 12 Kurikulum Merdeka halaman 188.

Penjelasan yang terdapat pada kunci jawaban ini dibuat sejelas mungkin agar mempermudah dalam menjawab soal-soal.

Berikut kunci jawaban beserta pembahasannya, pelajaran PKN Pendidikan Pancasila kelas 12 Kurikulum Merdeka halaman 188.

Baca juga: 5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Hal 186,187, Mahkamah Konstitusi

Baca juga: 5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Hal 185,186, UUD NRI Tahun 1945

11. Era milenial saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan,
dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung mengalami peningkatan.

Faktor penyebabnya ialah sebagai berikut, kecuali ....

A. tingkat kesadaran masyarakat rendah

B. banyaknya media yang menayangkan informasi tindakan pidana

C. kurang tegasnya aparat penagak hukum

D. kurangnya figur tokoh keteladanan dari pemimpin

E. tingkat disiplin masyarakat yang rendah

Jawaban:

B. banyaknya media yang menayangkan informasi tindakan pidana

Penjelasan:

Media yang menayangkan informasi tindakan pidana sebenarnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hukum.

Faktor-faktor lain seperti tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, kurang tegasnya aparat penegak hukum, kurangnya figur tokoh keteladanan dari pemimpin, dan tingkat disiplin masyarakat yang rendah, dapat menjadi penyebab terjadinya kasus pelanggaran hukum yang masih terjadi.

12. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, diketahui bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Walaupun demikian, Presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Salah satu bentuk kerja sama antara Presiden dan DPR ialah ....

A. penentuan kondisi kritis ekonomi

B. penentuan keadaan darurat negara

C. penentuan anggaran belanja negara

D. penentuan kerja sama multilateral negara

E. penentuan perumusan perpu

Jawaban:

C. penentuan anggaran belanja negara

Penjelasan:

Meskipun Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dalam UUD NRI Tahun 1945, Presiden dan DPR tetap harus bekerja sama dalam banyak hal, termasuk dalam penentuan anggaran belanja negara.

DPR memiliki kewenangan untuk menyetujui anggaran belanja negara yang diajukan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden.

Ini merupakan salah satu bentuk kerja sama antara kedua lembaga tersebut dalam menjalankan peran dan fungsinya.

13. Ketentuan prinsipil dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan kewenangan terhadap lembaga negara memperhatikan hubungan kelembagaan yang bersifat ....

A. pemisahan kekuasaan

B. pembagian kekuasaan

C. pelimpahan wewenang

D. pembagian kesetaraan

E. pemerataan kekuasaan

Jawaban:

A. pemisahan kekuasaan

Penjelasan:

Ketentuan prinsipil dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan kewenangan terhadap lembaga negara memperhatikan hubungan kelembagaan yang bersifat pemisahan kekuasaan.

Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah prinsip dasar dalam UUD 1945 yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keseimbangan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut.

14. Keterampilan kerja, etos kerja, dan profesinalisme tenaga kerja Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi sesuai standar profesi. Hal tersebut sedang diusahakan oleh negara Indonesia melalui lembaga ....

A. BPK

B. OJK

C. BNSP

D. BPIP

E. Bappenas

Jawaban:

C. BNSP

Penjelasan:

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menetapkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia serta melakukan sertifikasi kompetensi kerja.

Melalui proses sertifikasi, BNSP berusaha meningkatkan keterampilan kerja, etos kerja, dan profesionalisme tenaga kerja Indonesia agar memiliki daya saing yang tinggi sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

15. Upaya yang dapat dilakukan seorang pelajar dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga di lingkungan sekolah ialah ....

A. membangun hubungan baik antarteman untuk meningkatkan prestasi

B. memberikan pembelajaran sebaya demi proses belajar yang baik

C. mematuhi segala bentuk aturan ataupun tata tertib yang telah disepakati bersama

D. selalu berkunjung ke perpustakaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan

E. membangun kedekatan emosional dengan guru baik dalam kelas maupun di luar kelas

Jawaban:

C. mematuhi segala bentuk aturan ataupun tata tertib yang telah disepakati bersama

Penjelasan:

Sebagai seorang pelajar, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga di lingkungan sekolah adalah dengan mematuhi segala bentuk aturan atau tata tertib yang telah disepakati bersama.

Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menghormati peraturan yang berlaku dalam menjaga kedisiplinan dan tata tertib di lingkungan sekolah.

(*)