Semua Investasi ke Jembrana Masuk Lewat MPP, Sediakan 22 Layanan Publik, Beroperasi Mulai Juli 2024

TRIBUN-BALI.COM - Mal Pelayanan Publik (MPP) Jembrana sudah dipelaspas. Rencananya, gedung yang memiliki 22 layanan ini akan diresmikan dan beroperasi mulai bulan Juli 2024 mendatang.

Salah satu layanannya terhubung ke Investment Center. Ini adalah layanan untuk menampung investasi-investasi yang masuk ke Jembrana. Saat ini prosesnya masih dalam tahap pemenuhan segala fasilitas yang dibutuhkan.

Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat mengatakan, MPP Jembrana diharapkan menjadi fasilitas publik yang representatif guna melayani berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat.

"Sebab segala layanan untuk masyarakat akan dipusatkan di sebuah tempat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi penting mengingat Jembrana kedepan akan banyak sekali investasi-investasi yang masuk," ujar Ipat.

Baca juga: KEBAKARAN di Karangasem & Jembrana, Lagas Dikepung Api Saat Keluar dari Kamar, Tiba-tiba Lampu Padam

Baca juga: JALUR Darmasaba-Petang Diperbaiki, Dana Rp 8,8 Miliar, Akhirnya Pemprov Bali Ploting Anggaran

Baca juga: BLANKSPOT Banyak di Wilayah Kintamani, Pemkab Bangli Sambut Baik Hadirnya Starlink untuk Pustu

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jembrana, Made Gede Budhiarta mengatakan, saat ini prosesnya sedang memenuhi atau melengkapi seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk pelayanan publik.

Ia berharap pelaksanaannya sesuai jadwal sehingga rencana launching atau peresmian MPP Jembrana ini bisa dilakukan di bulan Juli mendatang. Sejak beroperasi, seluruh masyarakat bisa mendapatkan layanan, baik itu yang menjadi kewenangan Kabupaten maupun Pemerintah Pusat.

"Ada 22 layanan dari instansi yang akan beroperasi di sana. Seperti 14 dari perangkat daerah dan delapan dari instansi vertikal termasuk BUMN dan BUMD," ungkapnya.

Dengan adanya MPP Jembrana ini masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan. "Astungkara masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien dan kami bisa mendapatkan kualitas layanan pada masyarakat," tandasnya.

Pembangunan MP) Jembrana dulunya sempat mengalami kendala akibat defisit anggaran Pemprov Bali tahun 2023. Hal ini menyebabkan penundaan pembayaran fisik dan pengadaan fasilitas hingga tahun 2024. (mpa)