TEGAS! Asita & Stakeholder Gaungkan One Island Management Agar Ada Keseimbangan Ekonomi di Bali

Dengan estimasi 1 auto gate rata-rata penyelesaian 30 detik saja, sehingga waktu tunggu tinggal 30 detik saja. Ini merespon tahun 2023 ada 5,7 juta wisman yang masuk ke Bandara Ngurah Rai. Dan tahun 2024, sampai Mei ada sekitar 2,6 kunjungan wisman yang sudah melintas," imbuhnya.

Kemudian, terkait beberapa isu viral sikap ulah WNA setelah berada di Bali. Pihaknya selalu bersinergi dengan pemda dan aparat penegak hukum yakni TNI/Polri. Bahkan tahun 2023, pihaknya telah mendeportasi 335 WNA yang melanggar, dan tahun 2024 sudah ada 126 WNA yang dideportasi sampai Mei. 

Bahkan pihaknya terus melakukan pengawasan kepada seluruh wisman, dan meminta masyarakat segera melaporkan apabila ditemukan pelanggaran juga. 

Sumarjaya Linggih, juga mengatakan jika tidak diseimbangkan maka ke depan perang tarif akan terjadi. Karena hotel bertambah terus tanpa jeda. 

Demer sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa semua terlalu berat ke selatan. Sehingga kue pariwisata Bali pun ikut timpang. Belum lagi yang dicari ke Bali adalah adat budayanya, sementara mempertahankan adat dan budaya juga perlu biaya. 

"Saya menyampaikan kenapa ini urgent, karena penyeimbang kondisi ini, maka kita bisa mempertahankan budaya menjadi nomor satu tujuan wisata di Bali," tegasnya.

Kalau tidak demikian, Bali lambat laun akan mirip layaknya Betawi di Jakarta. Untuk itu urgensi keseimbangan sangat penting dilakukan. 

Nyoman Parta juga menegaskan pungutan ke wisman harus fokus pada perlindungan adat dan budaya di Bali, tidak untuk hal lain. Dampak kemacetan dan sampah harus dipikirkan solusinya. 

Ia juga meminta agar stakeholder pariwisata meminta janji hitam di atas putih pada calon pemimpin Bali ke depan, tentang one island management. 

"Jangka panjang otonomi Bali harusnya di provinsi, baru ada kesamaan dan keadilan. Baru ada keadilan. Segera terjadi pemetaaan perjuangan otonomi di provinsi," imbuh Demer.

Bahkan Dewa Palguna, pun setuju dengan konsep one island management ini. Khususnya dalam mengembalikan Tri Hita Karana sebagai pedoman Bali. Agar keseimbangan pembangunan dan ekonomi lebih tertata ke depannya. 

"Kalau mau bicara tentang Bali yang lebih adil dan merata kesejahteraan. Otonomi khusus Bali. DPRD dibesarkan untuk mewakili kabupaten kota lain. Di mana orang boleh membangun, apa dengan cara bagaimana harus jelas. Kalau parpol semua setuju kan enak. Masalahnya civil society kita gak kuat diintimidasi sedikit takut. Problemnya kan di boss besar tapi kalau civil society kita kuat sangat bisa," tegas mantan hakim MK ini.

Gus Agung, Ketua BTB, menegaskan one island management belum ada. "Jadi memang betul otonomi agak susah tapi one island management bisa diwujudkan," katanya.Ia berharap ini bukan wacana saja ke depannya. (*)