VIRAL Sebut LPG Oplosan di Mengwi Terbesar! Wayan Setiawan Beri Klarifikasi, Ada Apa?

TRIBUN-BALI.COM - Viral video I Wayan Setiawan, yang menyebutkan di wilayah Mengwi, Badung terdapat pengoplos gas elpiji terbesar, jajaran Polres Badung langsung melakukan penyelidikan.

Bahkan untuk memastikan kebenaran adanya pengoplosan itu, Polres Badung melalui Satuan Reskrim langsung menemui warga asal Bongkasa, Badung itu.

Ada dua lokasi yang ditunjuk I Wayan Setiawan, namun keduanya kosong dan tidak ada praktik pengoplosan elpiji 3 Kg.

Hal itu dikatakan Kasat Reskrim Polres Badung, AKP I Gusti Nyoman Jaya Widura saat dikonfirmasi Tribun Bali, Rabu (5/6).

"Kami Polres Badung telah menemui langsung pembuat video atas nama I Wayan Setiawan dan selanjutnya bersama yang bersangkutan mendatangi lokasi yang dimaksud," ujar Jaya Widura.

Jaya Widura mengaku, dari hasil pengecekan atau penyelidikan di lapangan memang ditemukan ada gudang yang dimaksud atau diduga melakukan pengoplosan gas.

Hanya saja saat diperiksa tidak ditemukan adanya kegiatan pengoplosan elpiji 3 kg. "Pengecekan kami lakukan kemarin malam (Selasa, Red) bersama yang bersangkutan. Namun tidak ditemukan adanya praktik pengoplosan," ucapnya.

Jaya Widura mengakui bahwa tempat yang diperiksa itu sebelumnya memang lokasi yang dijadikan tempat pengoplosan.

Namun sudah tidak beroprasi lagi karena sempat ditindak oleh Bareskrim Mabes Polri. "Lokasi tersebut dahulunya pernah dijadikan tempat pengoplosan, namun sejak 2022 lokasi tersebut ditindak dan sudah lama tidak beroperasi," bebernya.

Baca juga: LPG LANGKA! Pertamina Patra Niaga Layani Gas Subsidi Langsung di Tempat Sebanyak 411.040 Tabung

Baca juga: OPLOSAN Gas LPG, Wayan Setiawan Sebut Terbesar Ada di Mengwi, Begini Tanggapan Polres Badung

Sayangnya, Jaya Widura tidak membeberkan di mana alamat pasti gudang yang diperiksa. Termasuk tidak merespon ketika dimintai dokumentasi saat penindakan.

Namun dirinya mengaku Wayan Setiawan membuat video tersebut karena kesulitan membeli elpiji 3 kg. Dia mengaku polisi Polres Badung juga sudah berkoordinasi dengan Pertamina dan pengecer di agen dan pangkalan elpiji.

"Saat pengecekan stok sampai dengan saat ini tidak ada kelangkaan, namun karena memang saat ini kebutuhan masyarakat sangat tinggi sehingga terkadang ada yang kehabisan," jelasnya.

Dia mengaku, polisi tetap memantau stok, distribusi, harga elpiji dan melakukan penyelidikan bila ada dugaan penyalahgunaan elpiji serta koordinasi dengan stakeholder terkait.

"Kami mengimbau masyarakat bila ada informasi terkait penyalahgunaan elpiji subsidi bisa langsung diinfokan kepada Polri," imbuhnya.

Setelah video viral yang menyebutkan pengoplosan elpiji ada di Mengwi, Badung, Wayan Setiawan langsung dicari jajaran Reskrim Polres Badung untuk ikut mengecek tempat yang dicurigai. Hanya saja dari dua tempat yang diduga melakukan praktik tak terpuji itu, ternyata tidak ditemukan kegiatan pengoplosan.

Hal itu pun disampaikan I Wayan Setiawan dalam video klarifikasinya mengenai dugaan pengoplosan gas di Mengwi Badung yang tersebar, Rabu (5/6). Bahkan pihaknya mengapresiasi kinerja polisi yang begitu tanggap merespon videonya.

"Saya ikut serta, untuk datang langsung bersama rombongan ke tempat atau lokasi yang saya duga terjadi pengoplosan gas," ucapnya.

Pihaknya menyebutkan setelah mengecek, ternyata tempat yang saya duga terjadi pengoplosan sesuai informasi yang saya dapat, tidak ditemukan indikasi adanya pengoplosan. "Mohon maaf, video ini saya buat sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun," jelasnya.

Setiawan mengaku video itu dibuat, untuk menanggapi kelangkaan gas yang terjadi di masyarakat. Mengingat masyarakat ke sana ke mari mencari gas karena dianggap langka. "Video itu saya buat, karena saya selaku masyarakat merasakan hal yang sama, seperti masyarakat lainnya alami," bebernya.

Dia pun meminta maaf kepada masyarakat di Bali, khususnya Badung karena termasuk juga Polda Bali dan jajarannya karena dengan adanya video tersebut terjadi kegaduhan.

"Namun pesan saya, khususnya kepada Pertamina agar menyosialisasikan tata kelola, aturan-aturan kepada masyarakat agar masyarakat paham. Terutama dalam pemasaran elpiji sebab ada aturan-aturan yang harus menyerahkan KTP atau KK yang membuat masyarakat merasa terbebani," katanya.

Seperti diketahui, video Wayan Setiawan viral di media sosial. Dia mengaku bahwa kelangkaan elpiji 3 kg yang terjadi di Bali, khususnya Badung, disebabkan karena adanya pengoplosan. Bahkan Setiawan yang sempat menjadi calon legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari Partai NasDem itu mengaku pengoplosan elpiji terbesar ada di dua tempat. Dia menyebutkan satu berada di Mengwi.

"Semeton, ini saya ngomong iya. Nanti tolong, bisa di-share video ini. Gas langka itu karena dioplos ya. Ada dua tempat pengoplosan terbesar itu ada di Kecamatan Mengwi," ujar Setiawan pada videonya yang viral di beberapa akun media sosial, Selasa (4/6).

Sementara itu, Polda Bali menelusuri adanya kelangkaan gas elpiji dan dugaan pengoplosan yang ramai diperbincangkan warga di media sosial.

"Mengenai adanya isu-isu terjadi pengoplosan sehingga mengakibatkan kelangkaan elpiji 3 kg bersubsidi di Bali, kami terus melakukan penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, Rabu (5/6).

Hal tersebut dikatakan Jansen sebagai tanggapan atas informasi yang disampaikan masyarakat Bali di berbagai platform media sosial.

Salah seorang warga Bali, Wayan Setyawan melalui akun tiktok @pelangidewata10 mengunggah terkait kelangkaan gas elpiji dan dugaan pengoplosan oleh oknum di wilayah setempat.

Jansen menegaskan pihaknya akan menindak tegas masyarakat maupun aparat yang terlibat pengoplosan gas dan meminta masyarakat untuk aktif melaporkan kepada Polda Bali apabila menemukan adanya dugaan pengoplosan gas elpiji.

"Polda Bali akan menindak tegas siapapun oknum yang mencari keuntungan dan terbukti mengoplos gas bersubsidi 3 kg, dan kami meminta kepada masyarakat untuk bersama mengawasi dan melaporkan bila mengetahui adanya penyalahgunaan untuk bisa kita lakukan proses hukum," kata Jansen.

Jansen menjelaskan, sesuai hasil koordinasi Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali bersama Brand Manager PT Pertamina (Persero) Denpasar, Selasa (4/6), kelangkaan elpiji 3 kg diduga disebabkan adanya dua kali long weekend dan KTT WWF di Bali, sehingga kebutuhan elpiji otomatis meningkat.

Untuk mengantisipasi adanya penyelewengan gas elpiji, kata dia, pemerintah telah memberlakukan peraturan Kepmen ESDM No. 37.K/MC.01/MEM.M/2023 dan Kep Dirjen Migas No.99.K/MC.05/DJM/2023, terkait ketentuan pembelian elpiji 3 Kg, yang bertujuan agar subsidi tepat sasaran hanya untuk masyarakat kurang mampu dan diwajibkan untuk masyarakat yang sudah menginput data KTP dan KK dalam sistem yang sudah disiapkan di pangkalan untuk pembeli elpiji 3 kg.

Dalam rapat dengan pihak Pertamina, juga didapati informasi bahwa untuk kuota Provinsi Bali pada tahun 2024 berdasarkan putusan Ditjen Migas, gas LPG 3 kg dikurangi sebesar sembilan persen.

Hal lain adalah lonjakan aktivitas masyarakat dan peningkatan jumlah UMKM seiring pulihnya pariwisata di Bali, serta mayoritas masyarakat di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang berdampak pada kebutuhan meningkat dengan kecenderungan memanfaatkan LPG 3 kg bersubsidi yang lebih murah. (gus/ant)

Sejumlah Warga Kecewa

DINAS Koperasi UKM dan Perdagangan (DiskopUKMP) Kabupaten Badung menggelar Operasi Pasar Khusus Gas 3 Kg di sejumlah titik wilayah Gumi Keris.

Operasi pasar, Rabu (5/6), diadakan di dua titik yakni di Kantor Kelurahan Kuta dan di Kantor Kelurahan Jimbaran, dengan kuota 300 tabung gas di masing-masing titik. Namun sejumlah warga kecewa dan pulang dengan gas kosong karena tidak diperbolehkan membeli gas 3 kg di sana.

“Karena bukan KTP sini. Kecewa saya tidak dapat gas di sini. Sudah lama, ada semingguan susah dapatnya. Ke agen di SPBU tidak dapat, ke warung-warung harganya Rp 36 ribu. Makanya ngejar ke sini yang harganya Rp 18 ribu, malah gak dapat,” ujar Kamini warga Legian yang datang ke Kuta untuk membeli gas 3 kg, namun tidak diperbolehkan.

Kamini mengaku terpaksa membeli lauk pauk untuk keluarganya yang tidak bisa memasak akibat tidak mendapatkan gas 3 kg beberapa waktu terakhir.

Dengan membeli lauk pauk dan sayur tersebut dirinya harus mengeluarkan uang lebih besar karena jika memasak di rumah pengeluaran lebih sedikit.

“Terpaksa beli lauk yang sudah jadi kalau tidak dapat gas gini. Sudah beberapa hari ini beli lauk sudah jadi. Tadi sudah ke sini mau beli dibilang tidak bisa ya sudah,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Nadya yang juga tidak dapat membeli gas 3 kg pada operasi pasar di Kuta. “Saya tidak dikasih beli karena KTP saya dari Tuban. Tidak bisa beli kecewa sekali sudah jauh-jauh ke sini,” ucap Nadya.

Ia menambahkan untuk dapatkan gas 3 kg dirinya berkeliling ke mana-mana hingga dua hari, namun harganya tinggi mencapai Rp 30 ribu.

Ketua LPM Kuta, Putu Adnyana mengatakan, untuk operasi pasar khusus gas 3 kg di Kelurahan Kuta diutamakan untuk warga di sini. “Kita optimalkan dulu warga yang ber-KTP Badung, khususnya Kelurahan Kuta.

Kalau memang memungkinkan bisa diberikan kepada luar KTP Kuta,” jelas Adnyana. Ia menambahkan, dari DiskopUKMP Badung mengadakan operasi pasar ini di beberapa titik dan kuotanya 300 tabung per titik.

Agar tidak terjadi rasa kecewa atau semacamnya dari warga Kuta tidak kebagian gas, mereka fokuskan dulu kuota gas 3 kg yang ada untuk warga Kuta.

“Setiap operasi pasar gas ini di setiap Kelurahan dari DiskopUKMP disediakan kuota 300 tabung gas. Bergilir operasi pasarnya hari ini di Kelurahan Kuta nanti ada juga di Kelurahan Tuban, dan lainnya,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Bali bersama Pertamina Patra Niaga Bali menambah penyaluran elpiji 3 kg subsidi dengan menambah stok elpiji di pangkalan resmi dan menggelar penjualan langsung ke tengah-tengah masyarakat sebagai upaya memenuhi kebutuhan elpiji 3 kg bagi masyarakat kurang mampu di beberapa wilayah kota/kabupaten di Bali.

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengatakan mengatakan, hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya pemerintah bersama Pertamina atas peningkatan konsumsi elpiji 3 kg yang terjadi utamanya di daerah-daerah wisata Pulau Bali yang terjadi pada long weekend akhir Mei lalu dan juga peningkatan kunjungan wisatawan asing dan domestik yang terus bertambah menjelang musim liburan pada Juni.

Untuk memastikan elpiji 3 Kg mencukupi bagi rumah tangga dan usaha mikro, Pemkab/Pemkot di Bali bekerjasama dengan Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran yang dilaksanakan 9 Mei, 23 Mei, dan 1 Juni 2024 dengan total 411.040 tabung, dan masih akan disiapkan penambahan lagi 264.880 tabung.

Pertamina Patra Niaga terus melakukan upaya terkait kebutuhan elpiji 3 Kg dengan memonitoring stok pangkalan resmi secara berkala, berkoordinasi dengan stakeholder, dan bersinergi dengan APH dalam penyaluran serta pemantauan di jalur distribusi elpiji subsidi.

Pertamina bersama dengan Pemkab/Pemkot di Bali senantiasa berusaha memastikan distribusi dan stok elpiji 3 Kg di dalam kondisi aman. Untuk rencana pelaksanaan penambahan penyaluran berikutnya Pertamina bersama Pemda akan terus berkoordinasi dalam mengambil langkah-langkah strategis guna memenuhi kebutuhan energi di masyarakat.

”Tambahan penyaluran LPG 3 Kg subsidi ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemerintah bersama Pertamina untuk menstabilkan kebutuhan LPG 3 Kg Bersubsidi di masyarakat dan untuk memberi akses yang lebih mudah kepada masyarakat dalam mendapatkan LPG 3 Kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp 18.000. Untuk membeli LPG pada kegiatan ini masyarakat tetap diwajibkan menyertakan NIK yang tercantum di KTP atau KK,” jelas Ahad.

Kebutuhan LPG untuk wilayah Bali secara keseluruhan disuplai dari 16 Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PSO dan 4 SPPBE NPSO dan disalurkan melalui 112 Agen LPG PSO dan 22 Agen LPG NPSO, kepada 3.716 pangkalan yang tersebar di seluruh kota/kabupaten provinsi Bali. Dengan rata-rata pengiriman harian ke masing-masing pangkalan sebanyak 20 hingga 100 tabung.

”Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG), bahwa fungsi pengawasan Pertamina sebagai badan usaha yang ditunjuk untuk menyalurkan LPG Bersubsidi mulai dari SPPBE, Agen hingga Pangkalan. Artinya, titik poin terakhir pendistribusian adalah di pangkalan, bukan di pengecer ataupun warung," tegas Ahad.

”LPG 3 kg ini merupakan barang bersubsidi dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah, untuk itu kami menghimbau kembali masyarakat yang tergolong dalam kelompok ekonomi mampu untuk tidak menggunakan LPG 3 Kg Subsidi dan beralih ke Bright Gas. Sehingga LPG 3 Kg Subsidi dapat tersalurkan kepada yang berhak. Partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memantau pemakaian LPG subsidi tersebut agar tepat sasaran juga diperlukan," tambah Ahad.

”Kami mengajak masyarakat dapat langsung membeli melalui pangkalan-pangkalan resmi dengan harga sesuai HET. Jika masyarakat kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg di wilayah sekitar tempat tinggalnya juga bisa menghubungi call center Pertamina 135,” kata Ahad. (zae/avc)