Berita Bali

Baliho Pilkada Tak Boleh Dekat Kantor Militer, Sarana Prasarana Dilarang Untuk Kegiatan Politik

Danrem 163/Wira Satya Wanti-wanti Baliho Pilkada Tak Boleh Dekat-dekat Kantor Militer, Sarana Prasarana Dilarang Untuk Kegiatan Politik

Tribun Bali/Adrian
Komandan Korem 163/Wira Satya Brigjen Ida Bagus Ketut Surya Wedana, SE. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Komandan Korem 163/Wira Satya Brigjen Ida Bagus Ketut Surya Wedana, SE mewanti-wanti tokoh-tokoh yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah di Bali beserta partai pengusung agar memperhatikan pemasangan Baliho.

Khususnya agar tidak terlalu dekat dan mengatur jarak dengan kantor - kantor militer agar menjaga netralitas TNI.

Sebagaimana disampaikan Danrem saat tatap muka dengan insan media di Media Center Korem 163/Wira Satya, Denpasar, Bali, pada Rabu 26 Juni 2024. 

Sebagaimana diketahui di Kota Denpasar, Baliho dukungan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pun Wali Kota dan Wakil Wali Kota mulai bertebaran di berbagai sudut kota, meski peserta Pilkada belum resmi diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. 

"Yang menjadi perhatian penggunaan banner, baliho paslon diperhatikan berapa jauh jarak dari perkantoran militer dan perumahan militer diatur juga dan kami sudah sosialisasi itu," ungkap Danrem.

Danrem 163/Wira Satya memastikan bahwa anggota TNI tidak ikut cawe-cawe dalam percaturan politik, yang pasti dalam Pilkada adalah tugas TNI membantu memberikan pengamanan. 

Baca juga: Danrem 163/Wira Satya Tegas, Anggota Ketahuan Main Judi Online Tak Segan-segan Pecat

"Netralitas TNI dalam Pilkada serentak tidak jauh beda dengan Pilpres dan Pileg, setiap prajurit sudah dibekali buku panduan, harus selalu dibawa, itu aturan harus dipatuhi, TNI tidak boleh memihak paslon manapun," ucapnya.

Selain itu, Danrem juga menegaskan bahwa fasilitas, sarana dan prasarana militer tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik, jika ada yang melanggar ancaman sanksi di depan mata.

"Fasilitas, saran dan prasarana tidak boleh dipinjam untuk politik, agar mematuhi bagi yang tidak patuh ada sanksi jelas," tegasnya. 

Di samping itu, Danrem menyampaikan kegiatan diskusi dengan awak media ini dapat dijadikan acuan tentang perkembangan Bali saat ini.

Menurutnya, media massa adalah cerminan berbagai peristiwa di masyarakat dan diharapkan mampu berperan dalam upaya turut merekonstruksi kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik.

"Untuk itu, saya mengajak rekan-rekan wartawan bersama membangun komunikasi yang dapat menciptakan situasi yang baik di tengah masyarakat khusus di wilayah Bali," pesannya.

Perwakilan awak media di Bali, Djoko Moeljono, berharap diskusi tatap muka dengan pimpinan seperti ini sepatutnya bisa dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

"Selain untuk mempererat silaturahmi juga membangun sinergitas yang harmonis antara pihak Korem 163/Wira Satya dengan insan media di Bali," tuturnya.

(*)

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved