Rakornas di Bali, Kejaksaan Agung dan BP2MI Sepakat Miskinkan Bandar TPPO PMI Ilegal

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Dalam Rapat Koordinasi Nasional Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia di Bali, Kejaksaan Agung dan BP2MI sama-sama sepakat untuk tegas memiskinkan dengan menyita aset pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Hal ini disampaikan Kepala Seksi I Subdit Penuntutan Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Agung RI, Herry Wiyanto, di Legian, Kuta, Badung, Bali, pada Kamis 27 Mei 2024.

"Kejagung berkomitmen untuk penyitaan aset-aset terdakwa TPPO, untuk membayar restitusi atau biaya ganti rugi kepada para korban agar tidak terjadi disparitas, ini untuk kepentingan korban," kata Herry.

Menurut dia, pembayaran restitusi terdakwa TPPO saat ini belum optimal sesuai hitung-hitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai bagian keberpihakan pada korban melalui proses tuntutan.

Baca juga: Antisipasi TPPO, Pj Bupati Buleleng Dorong Upaya Keberangkatan PMI Secara Legal

Dibeberkan Herry, saat ini Kejagung RI sudah meminta semua jaksa agar tidak segan-segan menjerat korporasi maupun lembaga yang terlibat perkara TPPO.

"Kami mulai lakukan dalam proses tuntutan kepada pelaku TPPO, selama ini diputus bersalah membayar restitusi tapi tidak pernah membayar karena memang penyitaan terhadap aset-aset pelaku jarang dilakukan," jelasnya.

Pada kesempatan ini, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani ingin pemerintah tegas "menenggelamkan" bandar-bandar TPPO yang saat ini sudah ada 5 nama bandar besar yang namanya diserahkan kepada Presiden RI, Panglima TNI dan Kapolri.

"Saya bermimpi ada kemiskinan penyitaan atau kekayaan-kekayaan bandar tekong yang dihasilkan dari kejahatan perdagangan orang, inilah saatnya kita melakukan konsolidasi, ini bentuk hadirnya negara yang sesungguhnya. Kita galakkan semua kekuatan ruang gerak sindikat kita matikan," tegasnya. (*)

Kumpulan Artikel Bali