Reuni Koalisi Pilpres, PDIP Diisukan Rancang Koalisi Besar Jelang Pilkada Klungkung

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - PDIP diisukan merancang koalisi besar jelang helatan Pilkada Klungkung.

Koalisi besar tersebut melibatkan partai koalisi saat Pilpres 2024 lalu, yakni PDIP, Hanura, Perindo, PPP dan PKB.

Bahkan kelima partai tersebut informasinya telah melakukan pertemuan di rumah makan di wilayah Lepang, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan.

Pertemuan berbalut silaturahmi itu, kabarnya juga menjajaki kembali kerja sama antar parpol melanjutkan kerja sama yang sempat terjalin saat Pilpres Februari lalu.

Baca juga: Kerahkan 2.700 Personel, Jelang Pilkada Serentak, Kabid Humas Polda Bali: Hindari Hoaks

Bahkan informasinya, PDIP membuka diri jika ada kader berpotensi dari lima parpol tersebut, untuk diusung menjadi bakal calon wakil bupati mendampingi kandidat bakal calon bupati dari PDIP, yakni Made Satria.

"Pertemuan itu sebatas silaturahmi dengan partai-partai yang sempat menjalin kerja sama saat Pilpres 2024, ada Hanura, Perindo, PPP termasuk PKB kita undang," ujar Sekretaris DPC PDIP Klungkung, Sang Nyoman Putrayasa, Senin 1 Juli 2024.

Namun Sang Nyoman tidak menampik, pertemuan itu juga membahas kepentingan politik ke depan (Pilkada). Sembari dikenalkan kandidat asal PDIP yakni Made Satria.

"Intinya bagaimana membangun kerja sama strategis guna menghadapi kompetisi politik mendatang,” ungkap politisi asal Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan tersebut.

Soal koalisi ke depannya, ia menegaskan aman mempertimbangkan rekomendasi dari DPP PDIP, termasuk rekomendasi termasuk keputusan dari masing-masing induk partai.

“Kami masih menunggu rekomendasi DPP. Pada intinya pertemuan kemarin, parpol yang kita undang menyatakan mendukung calon yang akan diusung PDIP. Tapi keputusan resmi (dukungan) mereka menunggu keputusan masing-masing DPP,” ungkap Sang Nyoman Putra Yasa.

Ketua DPC Partai Hanura, Wayan Buda Parwata menyatakan, Hanura belum mengambil keputusan siapa yang akan diberikan rekomendasi atau dukungan oleh DPP Partai Hanura.

Meskipun kata dia, urusan calon bupati atau calon wakil bupati diberikan kewenangan di daerah dalam hal ini DPC, tapi keputusan terakhir ada di tangan DPP.

“Hanura masih berproses kita menunggu proses tersebut,” kata Buda Parwata. (mit)

Kumpulan Artikel Pilkada