Sekda Suyasa Warning ASN di Buleleng Hindari Judi Online, Simak Bahayanya!

TRIBUN-BALI.COM  - Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mengimbau pada seluruh pegawai, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non-ASN agar menghindari tindakan yang terkait judi online.

Hal ini sebagai salah satu upaya memerangi maraknya transaksi judi online di kalangan masyarakat akhir-akhir ini.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa saat Apel Krida dan senam bersama di Taman Kota Singaraja, Jumat, (5/7). Menurutnya judi online berdampak pada menurunnya semangat kerja dan berbahaya bagi kehidupan.

“Ini akan mengakibatkan saudara bukan tambah damai hidupnya, tapi tambah sulit hidupnya, sehingga semangat kerjanya menjadi semakin rendah. Ini sangat berbahaya buat kehidupan kita secara masif dan kehidupan di masa depan anak-anak kita,” tegasnya.

Baca juga: 7.976 Peserta Nunggak Iuran, BPJS Kesehatan Klungkung Siapkan Program Rehab

Baca juga: DEMO Karyawan APS Bali Direspon Angkasa Pura, Manajemen:Gaji Mereka Tetap Sama, Status Tetap Hilang?

Karenanya Sekda Suyasa meminta kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bisa melakukan pendekatan kepada stafnya yang sudah masuk ke dalam ranah tersebut. Dengan demikian tidak terjerumus lebih jauh ke dalam transaksi judi online.

Selain mengimbau perihal judi online, pihaknya juga mengajak kepada seluruh OPD di lingkup Pemkab Buleleng agar menjaga netralitas, pada saat memasuki tahapan Pemilukada tahun 2024.

“Jangan ikut gradag-grudug ke sana kemari. Jadi cukup berkosentrasi bekerja di kantor masing-masing sesuai tupoksinya. Supaya nanti terhindar hal-hal yang tidak kita inginkan,” ajaknya

Pejabat asal Desa/Kecamatan Tejakula itu juga berharap Pemilukada 2024 berjalan damai, Buleleng tentram, tertib dan dukungan dari ASN/Non ASN bisa memberi kontribusi maksimal untuk menciptakan daerah yang baik.

Sekda Suyasa menyampaikan kepada pimpinan OPD agar memantau kondisi anggaran di masing-masing OPD.

“Mana belanja wajib, mana belanja rutin, mana belanja yang boleh bersifat alternatif harus diketahui. Sehingga nanti di penyusunan anggaran perubahan tidak lagi terjadi hal-hal yang sesungguhnya sudah teranggarkan, justru tidak tersedia,” tandasnya. (mer)