Loncat Pagar Jelang Pilkada Jembrana, Sugawa Korry Pertanyakan Etika Ipat Terhadap Partai Golkar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Secara mengejutkan, I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat loncat pagar dan berpaket dengan I Made Kembang Hartawan dari PDI Perjuangan sebagai calon wakil bupati jelang Pilkada Jembrana.

Hal ini pun secara otomatis membuat duet Tamba - Ipat yang sudah didukung dan diusung lima partai pun bubar.

Kelima partai tersebut yakni Golkar, Demokrat, Gerindra, PKB, dan PPP.

Terkait dengan hengkangnya Ipat dari koalisi ini membuat Golkar Bali kecewa.

Baca juga: Berawal dari Ketukan Pintu, Terungkap Sayatan Disengaja PNS Klungkung, 10 Hari Jadi Tanda Tanya

Bahkan etika dan penghormatan Ipat terhadap Partai Golkar yang mendukungnya sebagai Wakil Bupati Jembrana selama ini pun dipertanyakan.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry yang diwawancarai Kamis, 11 Juli 2024.

Sugawa Korry mengatakan, Golkar menerima dengan baik pada saat Ipat ingin masuk Golkar saat akan maju sebagai calon wakil bupati pada Pilkada Jembrana tahun 2020.

Baca juga: Sempat Lepas Status Sulinggih Saat Nikahi Bule, Komang Widiantari Madiksa Lagi? Akui untuk Mengabdi!

Saat itu, Ipat menjadi pendamping dari I Nengah Tamba dari Partai Demokrat.

“Golkar menerima dengan baik saat Ipat ingin masuk Golkar dan mohon didukung sebagai wakil bupati di Jembrana berpasangan dengan Pak Tamba,” kata Sugawa Korry.

Golkar pun menurut Sugawa Korry mendukung dengan iklas, tanpa mahar dan dengan jalan gotong royong bersama kader di Jembrana.

“Selama ini, kami juga selalu menghormati Ipat dan menjaga martabatnya. Selain itu, Golkar juga mengawal tugas-tugas dalam pemerintahan di Jembrana,” katanya.

Tak hanya itu, seminggu lalu Sugawa Korry sempat menghubungi Ipat dan mengaku masih setia dengan Golkar. 

“Minggu lalu, saya sempat berkomunikasi dan yang bersangkutan menyatakan tetap ikut dalam proses di Golkar,” imbuhnya.

Proses dan mekanisme di Golkar diawali dengan penugasan dari DPP, survey tahap I dan tahap II oleh lembaga survey independen yang ditunjuk DPP.

Kemudian untuk biaya survey juga tidak dibebankan kepada Ipat, melainkan ditanggung oleh Tamba.