Harapkan Pertanian Tak Jadi Sampingan, DPRD Gianyar Buatkan Perda

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - DPRD Kabupaten Gianyar saat ini sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Hasil Pertanian.

Hal ini sebagai terusan dari Perda Perlindungan Lahan Pertanian yang telah disahkan pada tahun 2023 lalu.

Informasi dihimpun Tribun Bali, Senin 15 Juli 2024, Ranperda Perlindungan Hasil Pertanian ini menjadi ranperda inisiatif dewan dalam merespon keluhan para petani.

Selama ini, para petani kerap mengeluh merugi.

Baca juga: Rapat Paripurna, Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung

Sebab kehadiran pemerintah sangat minim dalam masa panen, sehingga banyak cukong yang mempermainkan nilai hasil panen mereka.

Selain melindungi pertanian dari permainan harga, hal ini juga untuk menyejahterakan masyarakat petani, serta melindungi lahan pertanian Gianyar dari alih fungsi lahan.

Sebab, tak jarang petani yang putus asa memilih untuk menyewakan atau menjual lahan pertaniannya pada investor, karena hasilnya lebih menggiurkan dari hasil bertani.

Ketua Bapemperda Gianyar, Made Budiasa membenarkan hal tersebut.

Kata dia, di tengah gempuran industri pariwisata, pertanian di Kabupaten Gianyar terus terancam.

Karena itu, pihaknya pun akan merancang peraturan yang menguatkan pertanian.

"Materi pokoknya sedang dalam penggodokan. Adapun yang menjadi pembahasan adalah hasil pertanian apa yang dilindungi," jelasnya.

Politikus PDIP asal Desa Peliatan, Ubud tersebut menjelaskan Pemkab Gianyar tidak bisa hanya melindungi lahan pertanian saja, namun hasil pertanian juga mesti mendapat perlindungan, sehingga petani mendapat manfaat ekonomi dari hasil produksi pertanian.

"Kita tidak bisa memaksa petani mempertahankan lahannya, namun hasil pertanian petani juga harus dilindungi sehingga ada semacam feedback kepada petani," jelasnya.

Secara umum potensi pertanian di Gianyar adalah tanaman holtikultura yang didominasi padi, jeruk, sayur dan komoditas lain.

"Potensi yang memiliki nilai pasar kita lindungi, akan diarahkan kemana. Ini perlu kita atur, karena saat produksi melimpah biasanya harga murah. Di saat itulah pemerintah harus mengambil peran dan menyelamatkan hasil produksi petani," tandasnya.