Banyak Perempuan Tak Mau Lapor Kasus! Data Kekerasan yang Tercatat Sebenarnya Gunung Es

TRIBUN-BALI.COM  - Pemkab Gianyar menggelar sosialisasi kekerasan terhadap perempuan, dampak dan penanganannya di Ruang Rapat Bappeda Gianyar, Selasa (27/8). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Pelaksana tugas (Pl). Sekretaris Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), I Wayan Darmadi mengatakan, acara menghadirkan narasumber dari Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Wilayah Bali, Kadek Isma Melandari dan Nyoman Ayu Sukma Pramestisari dari Pusat Kajian Gender, Perempuan dan Anak Universitas Udayana.

Darmadi mengatakan fenomena kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es. Data jumlah kasus yang berhasil diungkap hanya sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya.

Baca juga: CIDUK 3 WNA Diduga PSK Oleh Imigrasi Denpasar! Jaga Citra Bali Sebagai Destinasi Internasional

Baca juga: Warga Pertanyakan Proyek Jalan Aspal Hotmix di Nusa Penida Klungkung

Baca juga: Inflasi di Buleleng Capai 0,52 Persen Per Juli 2024

 Hal ini disebabkan karena banyak perempuan korban kekerasan yang tidak ingin atau tidak berani melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.

Selain itu, juga karena mereka merasa malu dengan kasus yang dialaminya dan tidak ingin masalahnya diketahui banyak orang atau korban di bawah ancaman pelaku kekerasan sehingga menjadi takut melaporkannya dan korban menganggap kekerasan yang dialaminya merupakan aib yang harus ditutupi.

“Sesuai data, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Gianyar yang sudah ditangani oleh UPTD PPA Tahun 2023 sebanyak 49 kasus dan Tahun 2024 sampai bulan Agustus sebanyak 24 kasus,” kata Darmadi.

Ia mengatakan, kekerasan terhadap perempuan membawa dampak yang panjang, tidak hanya fisik tapi juga psikis, hingga hubungan sosial yang terganggu. ”Maka dari itu mari hentikan segala kekerasan apapun alasannya,” kata dia.

Pemerintah juga telah membentuk beberapa layanan yang dapat dimanfaatkan ketika membutuhkan bantuan hukum dan psikologis seperti UPTD PPA (Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) serta PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga).

Melalui sosialisasi kekerasan terhadap perempuan, dampak dan penanganannya, dirinya berharap semuanya dapat menjadi pelopor dan pelapor bila ada kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masing-masing. (weg)