Menko Marves Khawatirkan Bali Over Tourism Seperti Barcelona, Ini Respon Sandiaga Uno

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia,hadiri the 1st Indonesia Quality Tourism Conference di The Meru Sanur, Jumat 30 Agustus 2024.

Melalui konferensi ini, Sandiaga Uno menaruh harapan agar pariwisata, khususnya di Bali dapat lebih berkualitas dan berkelanjutan. 

“Ada beberapa tindakan yang sekarang sedang difinalisasi kebijakan yang segera dirampungkan oleh pemerintah terutama melihat potensi kepadatan, yang sangat membuat situasi tidak aman dan tidak nyaman khususnya di beberapa destinasi di Indonesia yaitu di Bali Selatan,” jelasnya. 

Namun, kata Sandiaga jika diamati di Indonesia juga terdapat beberapa destinasi, yang juga mengalami hal yang sama.

Dan pemerintah akan menyelesaikan beberapa hari ke depan, rancangan kebijakannya untuk dibawa ke rapat terbatas bersama Presiden RI Joko Widodo, untuk diputuskan sebagai langkah yang konkrit memastikan bahwa pariwisata kita berkualitas bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. 

Baca juga: Festival Handai Indonesia 2024: 43 Negara Berpartisipasi dalam Lomba Berbahasa Indonesia

Baca juga: NEKAT Maling Sepeda Motor di Gianyar! Boni Tertangkap 4 Meter dari TKP Pencurian

Kebijakan-kebijakan seperti konversi dari lahan pertanian, menuju lahan komersial moratorium dalam pembangunan hotel maupun fasilitas akomodasi pariwisata yang tidak memiliki aspek keberlanjutan akan juga diputuskan.

Namun, Bali tetap menjadi fokus destinasi yang berbudaya bermartabat dan berkelanjutan.“Kita juga pastikan lapangan kerja tetap tercipta yang berkualitas, sehingga penghasilan untuk masyarakat khususnya di Bali bisa meningkatkan kesejahteraan mereka,” imbuhnya. 

Ketika disinggung terkait pernyataan Menkomarves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyatakan Bali dikhawatirkan akan seperti Barcelona karena over tourism.

Sandiaga Uno mengatakan, ada potensi di mana nanti pariwisata dianggap sebagai perusak dari ekosistem kehidupan masyarakat Bali dalam segi kebudayaan yang pariwisata disalahkan dalam segi kerusakan lingkungan karena sampah dan lain sebagainya. 

“Jadi untuk mengantisipasi jangan sampai Bali over tourism, maka kita harus mengambil langkah langkah yang tegas dengan kebijakan yang lugas. Sehingga permasalahan kemacetan sampah, pelanggaran hukum oleh wisatawan, dan meningkatnya beban biaya hidup bagi masyarakat, di sini lapangan pekerja yang diambil oleh secara ilegal oleh warga negara asing itu bisa dihentikan saya yakin tidak akan terjadi apa yang sekarang banyak di khawatirkan di beberapa tempat yang ada di Eropa,” sambungnya. 

Regulasi untuk pembatasan akan dilakukan dari segi pembangunan. Lalu yang kedua pendistribusian dari beban over tourism ini yang bisa dibawa ke Bali Utara.

Setelah itu akan meningkatkan penanganan sampah, kemacetan dengan membangun infrastruktur dan tentunya menata dengan lebih baik ke depannya. 

“Ini adalah gas rem dan kopling. Kopling itu mengubah giginya. Kalau misalnya kita melihat dampak yang sudah terlalu berat tentunya kita harus mengerem nanti kalau misalnya kita butuh ekonomi bergerak kita akan gas jadi bauran kebijakan ini akan terus kita evaluasi setiap tiga sampai enam bulan untuk melihat dampaknya. 

Per hari ini target (kunjungan) sekitar 9-14 juta ini masih bisa tercapai karena hasil sampai Juni tahun inu menunjukan angka yang kuat dan kenaikannya signifikan kita yakin bisa kita capai angka 12-13 juta,” tutupnya. 

(*)