Pilkada, Pramono Anung Santai, Ridwan Kamil Yakin Bisa, Anak Abah Coblos Tiga Paslon Ancaman Serius 

TRIBUN-BALI.COM - Pendukung Anies Baswedan membuat gerakan 'Anak Abah Tusuk 3 Paslon' di Pilkada Jakarta 2024. Gerakan ini membuat tiga pasangan calon Gubernur Jakarta ketar-ketir karena basis pendukung Anies terbilang besar.

Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung merespons soal isu gerakan ini. Pramono menilai, gerakan golput atau coblos tiga paslon itu masih bisa berubah mengikuti dinamika politik.

Pramono mengklaim, beberapa tim pemenangan Anies Baswedan saat ini juga sudah bergabung di kubunya. "Saya melihat nantinya pasti karena masih dua bulan konstelasinya akan berubah," ungkap Pramono dikutip dari tribunnews, Senin (16/9).

"Bahkan beberapa orang yang dulu menjadi tim sukses Mas Anies ada yang menjadi di tempat saya termasuk menjadi jubir di tempat saya. Artinya pelan-pelan kan mengalami perubahan," sambung dia.

Baca juga: AKTIVITAS Pengerukan Sungai Petanu, Satpol PP dan Perbekel Tak Tahu & Segera Dilakukan Cek Lokasi

Baca juga: WAJIB Pilah Sampah! Jika Tidak Maka Tak Diangkut, Mulai 1 Oktober, Pemkot Siapkan 10.000 Tas

Baca juga: TEGA! Gus Mang Bobol e-Banking Desak Trisna, Teman Kosnya Hingga Rp 70 Juta, Sisakan Cuma Rp5 Juta

Meski demikian, Pramono mengaku tetap menghormati segala keputusan Anies Baswedan dan juga pendukungnya. Ia menilai gerakan ini muncul karena bagian dari dinamika politik saja.

"Artinya, pelan-pelan mengalami perubahan, ya ini lah dinamika politik. Tapi saya sangat menghormati Mas Anies dan para pendukungnya. Ini bagian dari dinamika politik," kata Pramono.

Di sisi lain, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berharap masyarakat di Jakarta tak banyak yang memilih untuk golput.  "Ya saya kira yang namanya golput itu adalah bagian dari demokrasi juga, tapi saya berharap tidak terlalu banyak ya," katanya.

Ridwan Kamil juga yakin bisa meredam gerakan Anak Abah Coblos 3 Paslon di Pilkada Jakarta. Ia mengaku bakal melanjutkan program baik dari Anies dan mengkolaborasikan dengan 70 lebih program yang akan digagasnya.

"Sehingga kami mencoba netralisir dengan memberikan narasi-narasi, solusi-solusi termasuk memberlanjutkan apa-apa yang baik di zaman Pak Anies, tetapi yang belum ada, 70 ide-ide baru itu akan dihadirkan."

RK berharap program yang ditawarkannya dan program era Anies dapat dikombinasikan untuk menguatkan pilihan kepada warga Jakarta. "Mudah-mudahan kombinasi komitmen melanjutkan program Pak anies dan 70 program baru yang akan kami hadirkan bisa menguatkan mereka," kata RK.

Sebelumnya, juru bicara dan koordinator relawan Anies Baswedan, Iwan Tarigan mengatakan tidak ada gerakan terkoordinir mengenai hal ini. Kata dia, ini sebuah aspirasi pendukung Anies Baswedan.

Aspirasi ini muncul setelah Anies Baswedan gagal maju ke Pilkada Jakarta 2024. Anies yang awalnya didukung tiga partai politik harus gigit jari setelah ketiganya berpaling mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. PKS, NasDem, dan PKB satu per satu namun kompak meninggalkan Anies.

"Kalau gerakan yang terkoordinasi itu tidak ada, tetapi kalau aspirasi, amarah, itu memang ada. Gerakan ini terjadi karena aspirasi mereka itu tidak berjalan, karena demokrasi ditutup," ujar Iwan.

"Kalau aspirasi ini disebut merusak demokrasi, kenyataannya ada sekelompok orang yang merusak demokrasi dengan adanya calon yang tidak diperbolehkan ikut dengan menekan partai-partai," katanya.

Menurut Iwan, wajar muncul kekecewaan setelah Anies gagal maju Pilgub Jakarta. "Sedangkan dia dianggap sangat berhasil di DKI, tingkat kepuasan sampai 85 persen," katanya. (tribunnews)

Pilkada Masuk Tahapan Krusial

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan saat ini Pilkada 2024 telah memasuki tahapan krusial. Anggota Bawaslu RI, Puadi berharap seluruh pengawas pemilu menyiapkan diri terkait pemahaman pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam pilkada. "Tantangan di pemilihan sangat berat," ujar Puadi, Senin kemarin.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 2/2024 tentang jadwal dan tahapan pilkada, saat ini hingga 21 September merupakan tahapan penelitian persyaratan calon.  Lalu pada 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon, dilanjutkan dengan tahapan kampanye pada 25 September 2024.

Dalam tahapan kampanye, Puadi mengingatkan ihwal pengawas pemilu harus memahami larangan kampanye sebagaimana termuat dalam Pasal 69. "Termasuk juga larangan kampanye di tempat ibadah dan pendidikan yang sifatnya kumulatif bukan alternatif," demikian kata dia.

Ia menambahkan, satu kewenangan yang harus dipahami lagi oleh pengawas pemilu yakni soal sanksi diskualifikasi atau pembatalan sebagai calon peserta pemilihan dan penanganan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dia menilai pelanggaran administrasi ini lebih galak dari pidana karena sanksinya diskualifikasi. (tribunnews)